MATARAM — Tiga pelaku usaha di Kota Mataram langsung memanfaatkan layanan digital AHU Online untuk mendaftarkan Perseroan Perorangan saat pendampingan yang digelar Kanwil Kemenkum NTB. Pendampingan berlangsung di Pantai Ampenan, Minggu (9/8), dengan tema "Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri".
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyebut kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan layanan administrasi hukum yang bisa diakses mandiri oleh masyarakat. "Ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2026," ujar Mila.
Pendampingan Langsung di Lokasi Wisata
Petugas Kanwil Kemenkum NTB mendampingi masyarakat yang ingin memahami alur pendaftaran Perseroan Perorangan. Hasilnya, tiga orang peserta langsung menyelesaikan pendaftaran di lokasi dengan bantuan petugas.
Selain pendampingan AHU Online, kegiatan ini juga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis. Masyarakat yang hadir dapat berkonsultasi mengenai pendaftaran merek, hak cipta, hingga perseroan perorangan.
Rangkaian Hari Pengayoman ke-81
Sebelumnya, Kanwil Kemenkum NTB juga menggelar lomba melukis dan lomba desain merek. Lomba ini melibatkan masyarakat, Sahabat UMKM, Universitas Bumigora, Universitas Pendidikan Mataram, serta SMK Negeri 5 Mataram.
Dalam kesempatan yang sama, peserta juga mendapat pemaparan mengenai peran pajak dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Materi ini diharapkan menambah pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha sekaligus pemenuhan kewajiban perpajakan.
Komitmen Mendekatkan Layanan Hukum ke Masyarakat
I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa kehadiran layanan langsung di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen jajarannya. "Kehadiran layanan secara langsung di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam memberikan akses layanan hukum yang mudah dan inklusif," ujarnya.
Kanwil Kemenkum NTB akan terus mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memanfaatkan layanan AHU Online secara mandiri. Langkah ini diharapkan memperluas pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan mendukung ekosistem usaha yang memiliki kepastian hukum di NTB.
