MATARAM — Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga Ketua TPID, Abul Chair, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti jika masyarakat masih kesulitan menjangkau kebutuhan pokok. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi TPID, Selasa (12/5).
“Berdasarkan data, inflasi tahunan NTB tercatat sebesar 3,27 persen, sedikit di atas angka nasional, sehingga perlu diantisipasi menjelang hari raya Idul Adha,” ujar Abul.
Empat Komoditas Penyumbang Inflasi di NTB
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengungkapkan bahwa pada April 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,11 persen. Kontributor deflasi terbesar berasal dari Kabupaten Sumbawa dengan minus 0,21 persen.
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan masih ada. Empat komoditas yang paling memengaruhi angka inflasi di NTB adalah cabai rawit, daging ayam ras, tarif angkutan udara, dan tomat. Meski begitu, inflasi tahunan NTB masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen.
Gerakan Pangan Murah dan Sidak Distributor Jadi Andalan
Dalam rakor tersebut, TPID dan BI NTB menyepakati sejumlah langkah pengendalian. Di antaranya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 titik lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor untuk mengawasi rantai pasok.
“Ke depan, BI NTB akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Iduladha, penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi, serta pelaksanaan GPM yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” kata Hario.
Edukasi Belanja Bijak untuk Cegah Hoaks Harga
TPID juga menyoroti pentingnya literasi publik. Masyarakat diedukasi untuk berbelanja bijak dan tidak mudah terpancing informasi palsu atau hoaks di media sosial yang kerap memicu panic buying. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga ekspektasi harga tetap wajar di tingkat konsumen.
Sekda Abul menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi, tidak parsial. Pengawasan distribusi dan harga di lapangan bakal diperkuat untuk menghindari praktik spekulasi pedagang yang bisa merugikan masyarakat.
