MATARAM — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengakui anggaran perawatan jalan yang tersedia saat ini sangat terbatas. Dengan dana hanya Rp200 juta per tahun, pihaknya hanya mampu melakukan penanganan darurat berupa tambal sulam dan perbaikan ringan secara swakelola.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menyatakan bahwa kebutuhan perbaikan jalan di kota ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang ada. “Iya, tidak bakalan cukup kalau sampai setahun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Kerusakan Jalan di Sweta Jadi Sorotan, Jalur Logistik Terus Terdampak
Salah satu titik yang paling sering mengalami kerusakan adalah kawasan Sweta, tepatnya di Jalan TGH Faisal. Ruas ini menjadi jalur utama bagi kendaraan logistik menuju kawasan pergudangan dan pusat bisnis di Cakranegara serta sekitarnya.
Lale menjelaskan, tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari menjadi penyebab utama jalan cepat rusak. Spesifikasi jalan kota dinilai tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan dengan tonase besar secara terus-menerus.
“Dengan spesifikasi jalan kota tentu berbeda dengan jalan nasional. Jadi kerusakan itu terjadi karena beban kendaraan tidak sesuai standar,” katanya.
Pemkot Terpaksa Perbaiki Jalan Milik Provinsi demi Keselamatan Warga
Dalam praktiknya, sebagian pekerjaan perbaikan yang dilakukan Pemkot Mataram justru berada di ruas jalan milik Pemerintah Provinsi NTB. Lale mencontohkan sejumlah simpang jalan utama yang mengalami kerusakan cukup parah namun belum dieksekusi oleh provinsi.
“Itu kan provinsi yang punya, tapi kalau provinsi belum eksekusi, terpaksa kami yang kerjakan,” jelasnya.
Langkah ini diambil semata-mata untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari potensi kecelakaan akibat lubang yang dibiarkan terbuka. Pihaknya tidak bisa menunggu terlalu lama karena risiko kecelakaan sudah di depan mata.
Mengapa Kendaraan Berat Tak Bisa Dilarang Melintas?
Meski sadar menjadi penyebab utama kerusakan, pemerintah kota mengaku tidak bisa sepenuhnya melarang kendaraan berat melintas di kawasan tersebut. Aktivitas distribusi logistik di Mataram sangat bergantung pada akses jalan yang ada.
“Seharusnya memang tidak boleh, cuman kita juga tidak bisa langsung melarang karena di Mataram banyak gudang, seperti gudang semen yang berat muatannya sampai puluhan ton,” pungkas Lale.
Upaya Tambahan Anggaran Melalui ABT atau APBD Perubahan 2026
Menghadapi kondisi ini, Dinas PUPR Kota Mataram akan mengupayakan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026. Langkah ini dianggap perlu karena permintaan perbaikan jalan dari masyarakat terus meningkat, terutama untuk penanganan jalan berlubang yang membahayakan.
Sementara itu, untuk jangka pendek, perbaikan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerusakan paling parah di lapangan. Pihak PUPR berharap penambahan anggaran bisa segera direalisasikan agar penanganan jalan lebih maksimal.
