LOMBOK BARAT — Sebelas ASN tersebut menjalani perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kompetensi dan keahlian aparatur. Fauzan Husniadi menyebut jabatan fungsional memberi ruang lebih luas bagi ASN untuk bekerja mandiri dan inovatif sesuai bidang keahliannya.
Menurut Fauzan, jabatan fungsional bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur kepegawaian. Ia menilai posisi itu sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugas.
Mengapa Jabatan Fungsional Dinilai Lebih Menjanjikan
Sekda menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah. Fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing personal membuat ASN dituntut lebih mandiri dalam bekerja.
"Jabatan fungsional merupakan jabatan yang lebih menjanjikan ke depannya. Lebih mandiri dan memberikan ruang untuk berinovasi karena fungsi dan tanggung jawabnya melekat pada masing-masing personal," ungkap Fauzan.
Pelantikan ini secara khusus diarahkan untuk memperkuat jajaran pelayanan kesehatan di sejumlah institusi terkait. Sektor kesehatan disebut sebagai salah satu lini terdepan pemerintah dalam melayani warga Lombok Barat.
11 Pejabat Diminta Jaga Disiplin dan Kepekaan ke Warga
Fauzan mengingatkan para pejabat fungsional yang baru dilantik agar menjaga kualitas kinerja dan kedisiplinan. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi poin yang ditekankannya dalam arahannya.
Ia meminta pelayanan publik dijalankan secara maksimal, tanpa mengurangi ketulusan dalam melayani. Menurutnya, warga Lombok Barat menunggu kualitas layanan terbaik dari setiap lini pemerintahan.
"Masyarakat Lombok Barat menunggu kita memberikan pelayanan terbaik di lini masing-masing. Karena itu, bekerjalah secara optimal, tulus, dan ikhlas," pesannya.
Penguatan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Lombok Barat diharapkan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dampaknya diarahkan pada perbaikan mutu pelayanan publik yang diterima masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.