LOMBOK BARAT — Program pelebaran jalur dua Baital Atiq menuju kompleks Kantor Bupati Lombok Barat sebenarnya sudah diprogramkan jauh sebelum periode kepemimpinan bupati saat ini. Namun realisasinya kerap jalan di tempat akibat sejumlah kendala teknis di lapangan.
Kondisi itu membuat DPRD Lombok Barat angkat bicara. Anggota Komisi III DPRD Lobar, Syukur, menyebut masyarakat kini berada di posisi sulit karena tidak punya kepastian soal kapan proyek dimulai.
Warga Tak Berani Buka Usaha karena Takut Rugi
Syukur menyoroti dampak langsung ketidakpastian proyek terhadap aktivitas ekonomi warga. Banyak warga yang ingin membuka usaha justru menahan diri karena khawatir terdampak pelebaran jalan.
"Masyarakat sekarang jadi merasa digantung. Kalau mereka mau berusaha takut pelebaran jalan dimulai. Nggak buka usaha, tidak ada kepastian kapan dilakukan pelebaran," kata Syukur.
Akibatnya, ekonomi kawasan tersebut lesu. Warga yang nekat berusaha disebut kerap terkendala persoalan lahan, sementara yang memilih menunggu akhirnya tidak membuka usaha sama sekali.
Kawasan Baital Atiq menuju kantor bupati pun terlihat sepi pada malam hari. Sejumlah usaha yang sempat berjalan dilaporkan gulung tikar karena sepinya pembeli.
Wajah Gerung Dinilai Belum Menyerupai Kawasan Perkotaan
Syukur juga mempersoalkan lambatnya pembangunan di kawasan tersebut. Menurut dia, wajah Kota Gerung seharusnya sudah menyerupai kawasan perkotaan modern setelah bertahun-tahun minim perubahan signifikan.
Politisi Partai NasDem itu menilai Pemkab Lobar perlu mengambil langkah tegas dan progresif. Tanpa keberanian pemerintah daerah, pembangunan di wilayah ini dikhawatirkan makin tertinggal dibanding kawasan lain di Lombok Barat.
DPRD Lombok Barat mendesak agar program pelebaran jalur dua segera dituntaskan. Infrastruktur jalan dinilai sangat mendesak demi menggeliatkan kembali roda perekonomian masyarakat setempat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Lombok Barat soal jadwal pasti realisasi pelebaran jalur dua Baital Atiq.