SELONG — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Wathoni menyebut angka Rp127 miliar itu merupakan akumulasi program revitalisasi yang berjalan di wilayahnya. Nilainya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan dari kas daerah.
“Revitalisasi yang diperoleh Lombok Timur ini terbanyak se-NTB. Kalau diakumulasikan dalam laporan, nilainya sudah mencapai Rp127 miliar,” kata Wathoni.
TK dan PAUD Swasta Jadi Penerima Terbanyak
Sebaran penerima pada jenjang anak usia dini menunjukkan program tidak berpihak hanya ke sekolah negeri. Dari sekitar 90 satuan pendidikan TK/PAUD yang mendapat revitalisasi pada 2026, sebagian besar dikelola masyarakat atau swasta.
Sementara TK/PAUD milik pemerintah diperkirakan hanya sekitar 16 satuan pendidikan. Selisih itu menegaskan bahwa lembaga swasta menjadi bagian utama layanan pendidikan usia dini di Lombok Timur.
Pola serupa berlaku di jenjang SMP, termasuk sekolah di bawah naungan yayasan. Program mencakup negeri dan swasta dengan pelaksanaan serta pencairan yang mengikuti mekanisme pemerintah pusat.
115 Sekolah SMP Sudah Ditangani
Khusus jenjang SMP, sekitar 115 sekolah disebut telah mendapatkan penanganan melalui revitalisasi. Jumlah itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki sarana dan prasarana yang masih membutuhkan perhatian.
Wathoni menegaskan pelaksanaan program mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, lembaga pendidikan swasta berhak mendapat dukungan sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Penetapan penerima hingga pencairan anggaran, menurut dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui pejabat pembuat komitmen. Pemerintah daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan.
Berjalan hingga 2028, Bergantung Kesinambungan Anggaran
Program revitalisasi dari APBN diperkirakan berlangsung hingga 2028. Jika pelaksanaannya konsisten, pemerintah berharap kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan di Lombok Timur dapat ditangani secara bertahap.
Target penyelesaian seluruh sekolah pada 2028 tetap bergantung pada kesinambungan program, ketersediaan anggaran, serta penetapan penerima bantuan oleh pemerintah pusat.
Selain APBN, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan dukungan melalui APBD dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dukungan itu turut menyasar lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama sesuai program dan kewenangan masing-masing.
Anggaran Besar, Pengawasan Jadi Kunci
Besarnya anggaran yang masuk ke Lombok Timur membuka peluang mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan. Namun capaian itu perlu diikuti pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran penerima, dan keberlanjutan pemeliharaan bangunan sekolah.
Keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah sekolah penerima. Yang lebih menentukan adalah apakah program mampu menghadirkan ruang belajar yang aman dan layak bagi seluruh peserta didik di Lombok Timur.