MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memaparkan arah perbaikan tata kelola pemerintahan di hadapan anggota DPRD NTB dalam sidang paripurna, Rabu (16/9/2026). Ia menyebut penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan manajemen risiko sebagai dua instrumen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya menyasar seluruh siklus pemerintahan, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.
Menurut Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, pendekatan itu bukan sekadar alat mendeteksi kesalahan setelah terjadi. SPI dan manajemen risiko harus mampu mengidentifikasi sekaligus mencegah potensi permasalahan sejak tahap perencanaan. "Penguatan SPI dan penerapan manajemen risiko merupakan upaya strategis untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan dengan baik dan berorientasi pada pencapaian tujuan," ujarnya.
Kelemahan Sistem Dinilai Buka Celah Korupsi
Iqbal membeberkan sejumlah titik rawan yang bisa menciptakan ruang penyimpangan. Lemahnya fungsi pengendalian, ketidakjelasan indikator kinerja, kurangnya pengawasan, serta lemahnya proses verifikasi disebut sebagai pemicu utama. Kombinasi persoalan itu, katanya, membuka peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, ia menilai pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan individu. Perbaikan sistem dinilai lebih menentukan untuk menutup celah dan mengurangi peluang penyimpangan. "Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan dengan pendekatan individu, tetapi juga melalui perbaikan sistem yang menutup celah dan mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi," tegasnya.
Belanja Daerah Diminta Berbasis Output dan Outcome
Kualitas tata kelola pemerintahan, lanjut Iqbal, pada akhirnya tercermin dari kualitas belanja daerah. Ia meminta setiap rupiah yang dibelanjakan direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata mengejar penyerapan anggaran. Target dan indikator kinerja pun harus terukur sejak awal.
Evaluasi belanja daerah diminta menyentuh dua lapis sekaligus, yakni keluaran (output) dan hasil atau dampak (outcome) yang dihasilkan. "Belanja daerah, harus didukung dengan pengendalian yang memadai serta dievaluasi berdasarkan keluaran (output) dan hasil atau dampak (outcome) yang dihasilkan," ucapnya.
Dengan pendekatan itu, anggaran yang dikelola pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada angka realisasi. "Anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat," imbuh Iqbal.
Ukuran Keberhasilan: Manfaat, Bukan Realisasi Angka
Iqbal menutup paparannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar anggaran yang dikelola mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat. "Ukuran keberhasilan akhirnya adalah seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Penguatan SPI dan manajemen risiko disebut tetap diarahkan untuk menjaga belanja daerah berjalan efisien dan efektif. Perbaikan sistem berfungsi mencegah penyimpangan, sementara pengelolaan risiko memastikan berbagai potensi permasalahan bisa dikendalikan lebih awal.
