GIRI MENANG — Pergantian kursi direksi di tubuh perusahaan daerah (BUMD) PT Patut Patuh Patju (PT Tripat) akhirnya menemui titik terang. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Akhmad Saikhu, mengonfirmasi bahwa Pemkab telah menerima surat pengunduran diri Wewe Anggreaningsih dan langsung menindaklanjutinya dengan menggelar RUPS-LB yang dipimpin Wakil Bupati.
"Kita baru saja RUPS luar biasa," ujar Saikhu, kemarin.
Dua Agenda Besar dalam RUPS-LB PT Tripat
Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi pembahasan. Pertama, penyampaian laporan kegiatan direktur untuk tahun 2025 dan periode Januari hingga Juli 2026. Kedua, pembahasan status pengunduran diri direktur yang akhirnya resmi diterima oleh para pemegang saham.
Keputusan ketiga menjadi penentu arah perusahaan ke depan, yakni penunjukan Abubakar sebagai Plt Direktur. Jabatan ini akan diembannya selama enam bulan ke depan sambil menunggu proses seleksi terbuka (Pansel) untuk mengisi posisi direktur definitif.
Laporan Keuangan Aman, Sisa Satu Catatan Administrasi
Meski terjadi pergantian kepemimpinan, Sekda menegaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat. Laporan pertanggungjawaban yang dipaparkan oleh mantan direktur dalam RUPS-LB disebut tidak menemukan adanya masalah dan telah balance.
"Laporan keuangan PT Tripat saat ini relatif lebih rapi dan bagus," kata Saikhu.
Kendati demikian, terdapat satu catatan yang harus segera dilengkapi. Laporan keuangan yang seharusnya disampaikan hingga Juli 2026 baru tercatat sampai dengan Juni 2026. Pihaknya berharap laporan tersebut dapat dituntaskan saat proses serah terima jabatan pada Agustus mendatang.
"Itu jadi catatan, mungkin nanti pas serah terima bulan Agustus, laporan Juli sudah masuk," imbuhnya.
Masa Jabatan Singkat Wewe dan Rencana Pansel Terbuka
Karier Wewe Anggreaningsih di pucuk pimpinan PT Tripat terbilang singkat. Sebelumnya, ia mengawali posisi sebagai Plt Direktur dan baru ditunjuk menjadi direktur tetap melalui mekanisme RUPS.
Kini, dengan mundurnya Wewe, Pemkab Lombok Barat tidak tinggal diam. Dalam rentang waktu enam bulan masa jabatan Plt, pemerintah daerah akan segera menyiapkan dan membuka Pansel jabatan direktur secara terbuka. Hal ini dilakukan untuk memastikan regenerasi kepemimpinan di BUMD berjalan transparan dan akuntabel.
