MATARAM — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mulai mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan 306 petugas ke lapangan. Pendataan akan berlangsung selama dua setengah bulan, tepatnya 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kota Mataram M. Reza Nugraha Kusumowinoto mengatakan, sensus ini bertujuan memotret kondisi terkini struktur ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali akan menjadi sasaran pendataan.
Metode Door-to-Door hingga Pedagang Kaki Lima
Petugas akan mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat dengan metode door-to-door. Hal ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha yang tidak memiliki tempat permanen, bisa terdata secara akurat.
“Untuk pedagang yang sifatnya sementara atau bongkar-pasang seperti PKL, pendataan dilakukan melalui rumah tangga pelaku usahanya,” ujar Reza, Senin, 25 Mei 2026.
Selain turun langsung ke lapangan, BPS Kota Mataram juga menyiapkan sistem pendataan berbasis digital. Metode Computer Assisted Web Interview (CAWI) disediakan khusus untuk perusahaan besar agar proses pengumpulan data lebih cepat dan efisien.
Mataram Tumbuh 5,43 Persen, Data Jadi Acuan Kebijakan
Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman menilai, sensus ekonomi menjadi penting karena Kota Mataram saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kota mencapai 5,43 persen.
“Karena itu data sensus ekonomi sangat penting untuk melihat kondisi riil masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” ujar Miftahurrahman.
Hasil sensus nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program strategis. Mulai dari pengembangan UMKM, investasi daerah, penataan perdagangan, hingga kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bagaimana Jika Warga Tidak Bisa Ditemui Petugas?
BPS Kota Mataram mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mendukung pendataan dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Jika saat didatangi petugas pemilik usaha sedang tidak berada di tempat, pendataan tetap bisa dilakukan melalui anggota rumah tangga pelaku usaha.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, karena data ini akan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan,” tambah Miftahurrahman.
