LOMBOK TENGAH — Plang-plang transparansi anggaran desa mulai menghiasi hampir seluruh balai desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus upaya preventif mencegah potensi penyelewengan dana desa. Inisiatif ini digencarkan Kejari Lombok Tengah dalam sepekan terakhir.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera menyebut pemasangan papan informasi itu merupakan sinyal positif meningkatnya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pemerintahan yang bersih.
“Memang satu minggu ini kami masif mengingatkan desa-desa agar terbuka soal penggunaan anggaran,” kata Alfa Dera, Minggu (24/5/2026).
Apa Isi Papan Informasi Anggaran Desa?
Papan informasi yang dipasang memuat program kerja desa beserta rincian penggunaan anggaran. Warga bisa melihat langsung berapa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat, hingga belanja operasional desa. Data ini diperbarui secara berkala agar masyarakat bisa mengawasi setiap tahap pencairan dan realisasi anggaran.
Mengapa Kejari Lombok Tengah Mendorong Hal Ini?
Dorongan ini muncul dari koordinasi Kejari bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Lombok Tengah. Alfa Dera menegaskan pihaknya ingin memastikan pengawasan dan pembinaan berjalan searah, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat langsung.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan Inspektorat, dan alhamdulillah respons sangat positif. Semua punya semangat yang sama untuk mendorong desa lebih transparan dan tertib administrasi,” ujarnya.
Bagaimana Dampaknya bagi Kepala Desa dan Warga?
Menurut Alfa Dera, desa yang transparan justru akan lebih dipercaya masyarakat dan lebih kuat menghadapi berbagai isu maupun tudingan yang tidak berdasar. Ia mengingatkan para kepala desa agar tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan publik.
“Kami apresiasi kades-kades yang taat aturan. Jangan risih kalau memang bersih. Tidak usah anti kritik. Namanya pejabat publik ya harus siap diawasi dan menerima masukan dari masyarakat,” tegasnya.
Apakah Ada Sanksi bagi Desa yang Tidak Transparan?
Kejari tidak secara spesifik menyebut sanksi, namun koordinasi dengan Inspektorat dan DPMD memungkinkan adanya tindak lanjut administratif jika ditemukan pelanggaran. Alfa Dera juga mengingatkan bahwa kritik harus dibedakan dengan fitnah, hoaks, maupun upaya pemerasan. Jika ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi bohong atau mencoba memeras kepala desa, hal itu bisa diproses secara hukum.
“Kalau ada fitnah atau berita bohong, silakan tempuh jalur hukum. Apalagi kalau ada yang mencoba memeras atau meminta setoran pengamanan, jangan takut melapor ke aparat penegak hukum,” katanya.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Papan Informasi Anggaran Desa
Apakah semua desa di Lombok Tengah sudah memasang papan informasi anggaran?
Kejari Lombok Tengah menyatakan plang transparansi sudah mulai terpasang secara masif di hampir seluruh desa di Lombok Tengah dalam sepekan terakhir. Proses pemasangan terus berjalan seiring koordinasi dengan DPMD dan Inspektorat.
Apa yang harus dilakukan warga jika menemukan ketidaksesuaian anggaran?
Warga bisa melaporkan temuan tersebut langsung ke perangkat desa, Inspektorat Lombok Tengah, atau Kejari Lombok Tengah. Papan informasi ini justru memudahkan warga untuk membandingkan rencana anggaran dengan realisasi di lapangan.
Apakah kepala desa bisa dipidanakan jika anggaran tidak transparan?
Ketidaktransparanan administrasi bisa berujung pada temuan Inspektorat. Namun, jika ditemukan indikasi korupsi atau penyelewengan dana desa, Kejari dapat menindaklanjuti secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.
