MATARAM — Penutupan 25 ritel modern di Lombok Tengah berbuntut panjang. Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda, secara terbuka menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas langkah Pemkab Lombok Tengah yang dinilainya tidak melalui proses dialog yang memadai.
"Kami menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas keputusan Pemda Lombok Tengah yang menutup gerai tanpa dialog memadai," ujarnya di Mataram, Senin, 25 Mei.
Menurut Isvie, jika ada pelanggaran aturan oleh ritel modern, pemerintah daerah seharusnya memberi waktu bagi pengelola untuk memperbaiki dan menyelesaikan persyaratan sebelum menutup gerai. Ia menekankan bahwa keputusan semacam ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Mengapa Pemkab Lombok Tengah Menutup Ritel Modern?
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah, Dalilah, menegaskan bahwa penutupan tersebut dilakukan karena ritel-ritel itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
"Sebanyak 25 ritel modern itu telah melakukan penutupan secara mandiri hingga hari ini sesuai dengan batas waktu yang diberikan," kata Dalilah di Lombok Tengah.
Aturan daerah ini, lanjutnya, dibentuk dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penertiban ritel modern diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal.
Kritik DPRD: Keputusan Tanpa Pertimbangan Dampak Sosial
Baiq Isvie Rupaeda menilai langkah Pemkab Lombok Tengah kontradiktif. Ia menyoroti bahwa gerai ritel serupa masih beroperasi di area yang sama, sementara 25 gerai lainnya ditutup.
"Ini kan aneh juga yang tutup ini Lombok Tengah sementara gerai serupa tetap ada di area tersebut. Sebelum ambil keputusan utamakan dialog dan kepatuhan aturan," katanya.
Politisi itu mendesak pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. "Ini adalah persoalan ekonomi dan masyarakat di tengah kondisi ekonomi serba sulit seperti ini sehingga bijak lah dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dampak sosial," ujar Isvie.
Apa Dampak Penutupan Ritel Modern bagi Warga Lombok Tengah?
Penutupan 25 gerai ritel modern secara mendadak berpotensi mengganggu akses warga terhadap kebutuhan pokok. Selain itu, para pekerja di gerai-gerai tersebut juga terancam kehilangan mata pencaharian di tengah tekanan ekonomi.
DPRD NTB menekankan bahwa jika ada pelanggaran aturan, pemerintah daerah semestinya mengedepankan langkah-langkah dialog dan kepatuhan aturan sebelum mengambil keputusan yang memberikan dampak luas. "Utamakan dialog dan kepatuhan aturan," tegas Baiq Isvie Rupaeda.
