NUSA TENGGARA BARAT — Bupati menyampaikan temuan ini saat memimpin rapat evaluasi penanganan illegal logging di Sumbawa Besar. Ia menyebut perpindahan alat berat tersebut menunjukkan para pemilik atau operator tidak menghormati proses hukum yang berjalan.
“Khusus di Batulanteh, masih kita temukan meski tim Satgas sudah beberapa kali turun ke lapangan. Bahkan hasil pengecekan terbaru, ditemukan perpindahan ekskavator yang sebelumnya dipasangi garis polisi,” kata Jarot.
Ultimatum Dua Hari: Turunkan Sendiri atau Kunci Dimodifikasi
Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hari kepada pemilik alat berat untuk menurunkan ekskavator secara mandiri. Jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah akan mengambil langkah teknis berupa modifikasi kunci oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama mekanik yang ditunjuk.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penindakan tegas tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Bupati memastikan pemerintah bersama aparat penegak hukum sepakat memperkuat penindakan untuk memberikan efek jera.
Kayu Hasil Pembalakan Akan Dicacah, Hilangkan Nilai Ekonomis
Jarot menegaskan, kayu hasil illegal logging yang telah diamankan tidak akan dijual atau dilelang. Sebaliknya, kayu tersebut akan dicacah menjadi potongan kecil agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak manapun.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik illegal logging dan memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan demi masa depan yang lebih asri di masa yang akan datang,” ujarnya.
Program Sumbawa Hijau Lestari: Pagar Pengaman di Tiga Lokasi Prioritas
Selain penindakan, pemerintah daerah tetap melanjutkan program Sumbawa Hijau Lestari. Program ini difokuskan pada dua langkah utama: menjaga kawasan hutan yang masih lestari dan memulihkan kawasan yang rusak melalui penghijauan.
Tim Satgas perlindungan dan pengamanan hutan telah berjalan hampir satu tahun. Kegiatan Safari Menanam juga telah dilaksanakan di 13 titik pada 11 kecamatan dengan tingkat pertumbuhan tanaman yang dinilai cukup baik.
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan perhatian pada pemeliharaan tanaman yang telah ditanam. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan pagar pengaman di tiga lokasi prioritas, yaitu Beringin Sila, Kapasari, dan Bendungan Gapit.
“Saya minta Bapperida bersama DLH dan pihak kecamatan untuk segera melakukan penetapan dan pematokan batas lokasi yang akan dipagari dengan memastikan tidak memasuki lahan milik masyarakat,” tukasnya.
Wilayah Rawan: Alas, Batulanteh, dan Lenangguar
Bupati mengakui laporan aktivitas pembalakan liar masih masuk, terutama di tiga kecamatan: Alas, Batulanteh, dan Lenangguar. Ketiga wilayah ini menjadi atensi serius pemerintah karena kerusakan hutan yang terus berulang.
Dengan kombinasi penindakan tegas dan program restorasi, pemerintah daerah berharap praktik illegal logging bisa ditekan secara signifikan dalam waktu dekat.
