MATARAM — Tiga daerah di NTB masuk dalam jajaran penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram meraih peringkat I di kategori masing-masing, sementara Kabupaten Lombok Timur menempati peringkat II. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam.
Insentif Fiskal Bukan Sekadar Trofi
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menegaskan bahwa mekanisme penghargaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu hanya berupa trofi dan sertifikat, kini pemerintah memberikan insentif fiskal yang langsung berdampak pada kapasitas keuangan daerah.
“Selama ini memang yang kita berikan adalah trofi dan sertifikat. Namun saya paham bahwa yang lebih berdampak dan lebih powerful adalah jika diberikan dalam bentuk insentif fiskal,” ujar Mendagri dalam sambutannya.
Pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026 untuk penghargaan insentif fiskal daerah. Peraih peringkat I memperoleh insentif Rp3 miliar, peringkat II sebesar Rp2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp1 miliar.
Penilaian Regional Agar Lebih Adil
Mendagri menyebut sistem penilaian ke depan akan dilakukan berdasarkan regional. Enam wilayah yang ditetapkan meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua.
“Oleh karena itu, sistem kompetisi dan penilaian ke depan akan dilakukan per regional, yang dibagi menjadi enam wilayah,” terangnya. Langkah ini diambil agar daerah dengan kapasitas APBD yang berbeda-beda bisa bersaing secara lebih proporsional.
Ia berharap penghargaan ini memacu pemerintah daerah untuk terus berinovasi. “Penghargaan insentif fiskal ini kita berikan untuk memberikan apresiasi sekaligus tambahan fiskal bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil. Dana ini digunakan untuk kepentingan daerah dan dapat dimanfaatkan pada berbagai pos anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT),” tambahnya.
Apa yang Dinilai dalam Kategori Creative Financing?
Kategori ini tidak sekadar menilai besaran anggaran. Lebih dari itu, tim penilai melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. Beberapa indikator utama meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Aspek lain yang juga menjadi penilaian adalah efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, hingga konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Menko Polhukam: Prestasi Tak Akan Tercapai Tanpa Keberanian Berinovasi
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, turut memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil meraih penghargaan. “Mudah-mudahan apa yang didapatkan ini membawa kebaikan bagi daerah masing-masing,” harapnya.
Ia menegaskan bahwa setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa keberanian untuk melangkah dan berinovasi. “Apapun bentuk pengabdian, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan daerah masing-masing. Selamat bersaing kembali pada periode berikutnya,” ujarnya.
Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan kategori lain seperti penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penurunan tingkat pengangguran. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima langsung penghargaan tersebut di hadapan para kepala daerah se-Regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.
