MATARAM — Krisis air bersih di Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara, dinilai sebagai masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Anggota DPRD Provinsi NTB, Raden Nuna Abriadi, menyoroti lambannya koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Menurut Raden Nuna, sebagai daerah otonomi baru, KLU seharusnya memiliki prioritas jelas dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar warganya. “Masalah air minum ini merupakan masalah yang sangat klasik sekali, sudah sejak lama. Seharusnya masalah ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Dampak nyata dari krisis ini sudah dirasakan sektor pariwisata. Raden Nuna mengungkapkan, sekitar 300 wisatawan memilih memperpendek masa tinggal mereka di kawasan wisata bahari tersebut.
“Kurang lebih 300 wisatawan yang lebih cepat meninggalkan Gili Tramena itu sungguh membuat perasaan tidak nyaman bagi kami sebagai anggota DPR dan tentunya juga memalukan citra pariwisata kita,” ujarnya.
Padahal, pemerintah seharusnya mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama. Hal itu dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, tidak hanya bagi pelaku usaha di Gili, tetapi juga bagi masyarakat dan destinasi wisata di daratan Lombok Utara.
Raden Nuna menegaskan bahwa persoalan teknis seperti pilihan teknologi penyediaan air, baik melalui perusahaan daerah air minum, pihak ketiga, maupun penyulingan air laut, bukanlah halangan utama. Ia meminta pemerintah tidak terlalu lama berkutat pada persoalan pembiayaan dan keuntungan.
“Jangan berpikir dulu persoalan keuntungan, persoalan pembiayaan dan sebagainya. Memang harus kita tangani secara cepat, kemudian harus mengambil upaya-upaya yang cepat,” tegasnya.
Politisi asal PDIP itu menilai KLU tidak mampu menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, koordinasi antara Pemkab Lombok Utara, Pemprov NTB, dan pemerintah pusat menjadi keniscayaan.
“Harus, wajib. KLU tidak bisa secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan, sebab itu persoalan dengan biaya sangat tinggi,” katanya.
Ia mendorong Pemkab Lombok Utara bersama Pemprov NTB segera menyusun solusi permanen. Langkah ini dinilai krusial karena Gili Tramena merupakan kawasan strategis pariwisata dengan nilai ekonomi besar bagi daerah.
Krisis air yang berulang dinilai mengancam reputasi Gili Tramena yang selama ini dikenal sebagai destinasi unggulan kelas dunia. Raden Nuna menegaskan, pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dan wisatawan terpenuhi tanpa menunda-nunda lagi.