MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyebut peringatan dini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan akhir dari evaluasi, melainkan kesempatan emas untuk mempercepat pembenahan sistem pemerintahan daerah. Ia menegaskan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bergerak dalam satu arah mengawal perbaikan tata kelola.
“Terima kasih telah memilih memberikan early warning kepada kami. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga,” kata Miq Iqbal, sapaan akrabnya, di Mataram, Rabu-Kamis (2-3/9/2026).
Menurut mantan diplomat Kementerian Luar Negeri itu, dinamika pemerintahan daerah bergerak sangat cepat, sehingga pemahaman terhadap tata kelola harus terus diperkuat. Pembinaan dan pendampingan dari KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP dinilai sejalan dengan kebutuhan tersebut.
Miq Iqbal meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan hasil pembinaan sebagai cut off untuk memperbaiki sistem dan cara kerja birokrasi. Ia menekankan pembenahan harus dimulai dari sistem, terutama di area-area yang menjadi perhatian KPK dalam pencegahan korupsi.
“Apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional,” tegasnya di hadapan para pimpinan OPD dan pejabat pembuat komitmen.
Langkah konkret yang diinstruksikan adalah penguatan manajemen risiko. Miq Iqbal telah mengarahkan Inspektur NTB agar seluruh pejabat eselon II memiliki sertifikasi manajemen risiko. Bahkan, pejabat eselon III yang akan dipromosikan ke eselon II juga diharapkan memiliki sertifikasi tersebut terlebih dahulu.
“Tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang sepenuhnya bebas dari risiko. Yang penting adalah risiko itu kita identifikasi sejak awal dan kita mitigasi dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal juga menyampaikan pesan tegas dengan nada ringan. “Tuhan tidak pernah tidur. Ternyata ada juga hamba Tuhan yang tidak pernah tidur, yaitu KPK,” katanya, mengingatkan aparatur bahwa berbagai modus penyimpangan telah dipetakan, sehingga tidak perlu mencari celah, melainkan memperbaiki kekurangan.
Gubernur menegaskan bahwa hasil pembinaan dan rekomendasi KPK harus diteruskan secara berjenjang hingga menjadi budaya kerja di masing-masing unit. Para pimpinan perangkat daerah, kepala biro, dan direktur rumah sakit umum di lingkungan Pemprov NTB diminta menyampaikan materi tersebut kepada seluruh jajarannya.
“Kalau setelah semua ini dibuka dan dijelaskan kita tetap tidak berubah, maka itu menjadi kesalahan kita sendiri,” tegas Miq Iqbal.
Ia mengakui pembenahan birokrasi tidak dapat selesai dalam hitungan bulan. Namun, komitmen untuk terus memperbaiki diri harus dijaga secara konsisten. Bagi NTB, pendampingan ini menjadi titik tolak perubahan: sistem diperkuat, risiko dikelola sejak awal, dan birokrasi dibangun semakin profesional. NTB tidak sedang mencari alasan atas sebuah peringatan, melainkan memilih menggunakannya sebagai kesempatan untuk berbenah. (ham)