Pencarian

Menhut Tolak Izin Tambang di TN Ujung Kulon, Badak Jawa Tetap Terlindungi

Jumat, 20 November 2026 • 08:05:01 WIB
Menhut Tolak Izin Tambang di TN Ujung Kulon, Badak Jawa Tetap Terlindungi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon.

NUSA TENGGARA BARAT — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon. Keputusan itu diambil untuk menjaga habitat badak Jawa yang hanya tersisa di kawasan tersebut. Penegasan ini sekaligus menutup celah aktivitas tambang masuk ke salah satu taman nasional tertua di Indonesia.

Kementerian Kehutanan memegang kewenangan terakhir atas setiap permohonan PPKH di kawasan hutan konservasi. Raja Juli menyatakan komitmennya itu di tengah beredarnya informasi soal keberadaan wilayah izin usaha pertambangan (WUP) di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, yang berada di Provinsi Banten.

Menurut dia, perlindungan habitat badak Jawa merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan satwa yang populasinya hanya tersisa di Ujung Kulon. Kawasan taman nasional, katanya, harus tetap dipertahankan sebagai ruang konservasi.

Apa Isi Janji Menhut soal PPKH Tambang

Raja Juli menegaskan posisinya secara terbuka. Jika pun ada permohonan yang masuk, keputusan akhir tetap berada di tangannya sebagai menteri.

"Kalau toh tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," kata Menhut dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Pernyataan itu menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai penjaga terakhir kawasan konservasi. Tanpa PPKH, kegiatan pertambangan tidak bisa beroperasi di dalam kawasan hutan, termasuk taman nasional.

Mengapa Badak Jawa Jadi Pertaruhan

Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Populasinya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga gangguan terhadap habitat berdampak langsung pada kelangsungan spesies ini.

Karena itu, Menhut juga berpandangan agar tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Aktivitas tambang di wilayah penyangga berpotensi mengubah bentang lahan, aliran air, dan ruang jelajah satwa yang dilindungi.

Bagi masyarakat sekitar, penegasan ini memberi kepastian bahwa fungsi konservasi kawasan tidak akan dikorbankan demi kegiatan ekstraktif. Bagi investor, sinyalnya jelas: kawasan taman nasional bukan wilayah yang bisa dijadikan lahan tambang.

Status WUP Masih di Tangan Kementerian ESDM

Soal informasi adanya WUP di kawasan tersebut, Menhut menyerahkan kepastian statusnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian Kehutanan hanya berwenang pada persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pembagian kewenangan ini penting dipahami. WUP adalah izin wilayah yang diterbitkan di ranah pertambangan, sementara PPKH adalah pintu masuk penggunaan kawasan hutan. Dua hal berbeda, tetapi keduanya harus sejalan agar aktivitas tambang bisa berjalan.

Dengan posisi Kementerian Kehutanan yang menutup pintu PPKH untuk tambang di TN Ujung Kulon, ruang gerak kegiatan ekstraktif di kawasan itu praktis tertutup. Perdebatan soal status WUP pun tidak otomatis membuka jalan bagi operasi tambang di taman nasional.

Langkah ini mempertegas arah kebijakan konservasi di bawah Kementerian Kehutanan: kawasan taman nasional dipertahankan sebagai ruang perlindungan satwa, bukan zona ekonomi. Bagi badak Jawa, kepastian itu menjadi salah satu jaminan paling konkret untuk bertahan di habitat terakhirnya.

Follow lombok24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: idxchannel.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks