MATARAM — GEDSI JET NTB menyiapkan forum diseminasi riset PET (Pengelolaan Energi Baru Terbarukan) Budget Analysis sebagai upaya memastikan alokasi APBD NTB selaras dengan agenda transisi energi. Riset tersebut membedah dokumen perencanaan hingga struktur anggaran daerah untuk melihat sejauh mana komitmen pembiayaan energi bersih dijalankan.
Ketua GEDSI JET NTB, Bq Dewi Anjani, menyebut potensi energi terbarukan di NTB mencakup energi surya (PLTS), mikrohidro (PLTMH), hingga biogas. Menurutnya, pengembangan potensi itu membutuhkan keterbukaan dan dukungan pembiayaan APBD yang berkelanjutan.
Dokumen Anggaran yang Dibedah dalam Riset
Riset ini menelaah sejumlah dokumen penting daerah, mulai dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga struktur APBD NTB. Pembahasan difokuskan pada hambatan regulasi, finansial, dan institusional yang memengaruhi pengelolaan energi terbarukan.
Selain itu, tim riset menyoroti efektivitas serapan anggaran EBT di tingkat tapak. Pemetaan ini mencakup alokasi, realisasi belanja, serta integrasi perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam kebijakan energi bersih daerah.
Mengapa APBD Jadi Instrumen Kunci Transisi Energi
Bq Dewi Anjani menegaskan APBD berperan sebagai instrumen pendanaan yang pasti dan berkelanjutan bagi transisi energi. Karena itu, analisis ini menggunakan pendekatan advokasi berbasis bukti untuk mengukur komitmen politik anggaran NTB.
"APBD merupakan instrumen pendanaan yang pasti dan berkelanjutan. Analisis ini menggunakan pendekatan advokasi berbasis bukti untuk melihat sejauh mana komitmen politik anggaran NTB dalam mendukung NZE 2050 serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Bq Dewi Anjani.
Forum Dialog Antar-OPD hingga Komunitas Sekolah Setara
Agar hasil riset tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen, GEDSI JET NTB merancang forum diseminasi sebagai ruang dialog kebijakan antar-pemangku kepentingan. Forum itu mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, komunitas Sekolah Setara, akademisi, media, serta aliansi masyarakat sipil.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas postur anggaran agar kebijakan energi terbarukan berpihak kepada masyarakat. Hasil riset dan policy brief akan didiseminasikan untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Langkah GEDSI JET NTB menyusul komitmen Provinsi NTB mengawal transisi energi menuju target Net Zero Emission 2050. Riset anggaran ini menjadi dasar advokasi agar perencanaan politik anggaran daerah berjalan seiring realisasi di lapangan.