MATARAM — Pembatalan disampaikan lewat surat nomor 005/1029/DPRD/2026 tertanggal 7 November 2026, yang mencabut undangan rapat paripurna bernomor 005/1022/DPRD/2026 tanggal 5 November. Surat itu diteken langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Agenda yang batal adalah penyampaian penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027. DPRD menyebut rapat paripurna kesatu tersebut ditunda sampai dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah.
"Dengan ini kami sampaikan bahwa rapat paripurna kesatu dalam rangka penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2027. Kami sampaikan ditunda sampai dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD NTB," bunyi kutipan surat tersebut.
Ini Penundaan Kedua dalam Dua Pekan
Sebelumnya DPRD NTB sudah menjadwalkan rapat paripurna pada Senin, 26 Oktober 2026. Agenda itu batal karena Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sedang berada di luar daerah dan dokumen nota keuangan belum ditandatangani.
Dengan dua pembatalan beruntun, pembahasan APBD murni 2027 oleh DPRD dan eksekutif dipastikan berlangsung kurang dari satu bulan. Padahal batas akhir penetapan APBD adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai, yakni 30 November 2026.
Rentang waktu yang sempit dikhawatirkan menurunkan kualitas pembahasan anggaran. Padahal APBD 2027 menentukan arah belanja daerah untuk program pembangunan dan kesejahteraan warga NTB sepanjang tahun.
Pemprov NTB: Target Persetujuan 30 November Tetap Jalan
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan penundaan rapat paripurna tidak mengganggu pembahasan APBD 2027. Pemprov menargetkan persetujuan bersama tetap tercapai paling lambat 30 November 2026.
Ahsanul membeberkan penyusunan dokumen nota keuangan dan Raperda APBD 2027 berlangsung ketat. Finalisasi dilakukan lewat kerja lembur beberapa hari untuk memastikan angka anggaran sesuai pagu organisasi perangkat daerah.
"Pada akhirnya, yang menjadi kepentingan bersama adalah memastikan pembahasan APBD berjalan tertib dan tepat waktu, dengan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat," kata Ahsanul.
Jadwal Baru Menunggu Badan Musyawarah
Belum ada tanggal pengganti rapat paripurna. Badan Musyawarah DPRD NTB yang akan menentukan jadwal baru, sementara tenggat 30 November 2026 terus mendekat.
Jika paripurna kembali molor, DPRD NTB berpotensi mengebut pembahasan puluhan mata anggaran dalam hitungan hari. Kondisi itu membuka ruang minimnya pendalaman atas program dan belanja daerah yang diajukan eksekutif.