MATARAM — Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menyebut pertemuan dengan Konsepsi NTB sangat produktif. Lembaga tersebut tidak hanya menyampaikan gagasan normatif soal penurunan emisi, tetapi juga membawa hasil telaah program pemerintah daerah beserta rekomendasi konkret untuk pembahasan Rancangan APBD NTB Tahun 2027.
"Bagi kami pertemuan ini sangat produktif karena Konsepsi tidak hanya menyampaikan gagasan normatif mengenai penurunan emisi, tetapi juga membawa hasil telaah terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah serta sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan dalam pembahasan rancangan APBD NTB Tahun 2027," ujarnya di Mataram, Rabu (19/8/2026).
Rekomendasi yang Bakal Didalami Komisi III
Sejumlah rekomendasi dari Konsepsi dinilai menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa di antaranya penguatan kelembagaan yang menangani pembangunan rendah karbon, integrasi indikator pengelolaan sampah dan limbah di berbagai OPD, hingga penguatan perlindungan kawasan hutan.
Konsepsi juga mengusulkan agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD lebih diarahkan pada kegiatan yang punya manfaat ganda. Artinya, program tersebut langsung dirasakan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan.
Contoh Program: Pakan Ternak hingga Sampah Pesisir
Sambirang mencontohkan beberapa kegiatan yang masuk kategori manfaat ganda. Mulai dari pengembangan pakan hijauan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi kompos atau biogas, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga penanganan sampah di sungai dan pesisir.
"Perspektif seperti ini patut dipertimbangkan. APBD pada prinsipnya tidak harus menambah banyak program baru untuk menjadi lebih hijau. Yang diperlukan adalah bagaimana program dan belanja yang memang sudah dibutuhkan masyarakat sekaligus didesain memberikan manfaat ekologis," terangnya.
Catatan soal Lembaga Khusus PRKBI
Meski mendukung, politisi itu mengingatkan seluruh rekomendasi harus dilihat secara proporsional. Ada yang bisa langsung ditindaklanjuti lewat penguatan indikator kinerja OPD, ada yang butuh penajaman anggaran, dan ada pula yang berkaitan dengan desain kelembagaan.
Soal usulan pembentukan badan khusus PRKBI, Sambirang meminta kajian matang. Ia khawatir penambahan struktur justru membebani birokrasi.
"Semangat untuk memperkuat koordinasi dan kewenangan kami pahami, tetapi bentuk kelembagaannya tentu harus dikaji lebih lanjut. Jangan sampai tujuan memperkuat efektivitas justru menambah struktur dan beban birokrasi," ungkapnya.
Budget Tagging untuk Ukur Kontribusi Penurunan Emisi
Sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Sambirang akan menyampaikan catatan telaah rekomendasi Konsepsi kepada pimpinan Banggar dan TAPD. Ia ingin meminta penjelasan OPD terkait program mana saja yang berkontribusi pada target penurunan emisi, berapa alokasinya, serta bagaimana indikator output dan outcome-nya diukur.
"Saya akan menyampaikan catatan hasil telaah dan rekomendasi Konsepsi kepada pimpinan Banggar serta TAPD dalam forum pembahasan RAPBD 2027," katanya.
Ke depan, ia mendorong pembangunan mekanisme penandaan anggaran atau budget tagging terhadap program-program rendah karbon. Dengan begitu, DPRD dan pemerintah daerah bisa mengetahui berapa sebenarnya belanja daerah yang mendukung target penurunan emisi dari tahun ke tahun.
"Kualitas APBD tidak cukup dinilai dari berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat dan dampak yang dihasilkan. Pembangunan rendah karbon bukan agenda yang berlawanan dengan pembangunan ekonomi," pungkas Sambirang.
