JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan darurat menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Fokus utama penanganan darurat ini adalah memeriksa serta memperbaiki sarana dan prasarana air minum agar masyarakat tetap mendapat pasokan air bersih selama masa tanggap darurat. Langkah ini sekaligus dipakai untuk memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur di wilayah yang terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, akses air bersih dan sanitasi harus segera dipulihkan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU mengerahkan tim untuk memeriksa sarana air minum di Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan menyasar Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air di permukiman warga.
Salah satu titik perbaikan yang dilakukan adalah jaringan perpipaan SPAM Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan mengganggu penyaluran air bersih ke masyarakat.
Bersama PDAM Kabupaten Ende, perbaikan jaringan dikerjakan sejak 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus 2026. Usai perbaikan, aliran air bersih langsung kembali mengalir hingga ke sambungan rumah warga.
Percepatan Pemulihan dan Dukungan Air Bersih
Kementerian PU juga menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana air minum di lapangan. Selain mencatat kerusakan, tim itu langsung menangani sarana yang terganggu agar layanan cepat berfungsi kembali.
Sebanyak 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang untuk memperkuat pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas mengecek kondisi sarana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di tiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dari jumlah itu, 2 unit MTA sudah tiba di lokasi dan 1 unit lagi merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, 16 unit Hidran Umum (HU) disiapkan, terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung penanganan bencana.
Menteri PU Dody menegaskan penanganan dilakukan bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan setiap wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Inventarisasi pos-pos pengungsian juga terus dijalankan Kementerian PU untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan dioptimalkan lewat SPAM atau PDAM bila jaringan tersedia dan berfungsi. Jika jaringan perpipaan terganggu atau belum tersedia, dukungan dilakukan lewat mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan di lapangan.
