Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo untuk memastikan bangunan yang terdampak masih aman digunakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan atau perbaikan.
Pemeriksaan difokuskan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Menteri PU menegaskan pentingnya memastikan layanan bagi masyarakat tetap berjalan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat pemeriksaan, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang telah berada di lapangan, sehingga total terdapat 14 personel.
Pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Pemeriksaan bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang masih digunakan dalam masa tanggap darurat. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan atau perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain pemeriksaan bangunan, sejak dua hari terakhir Kementerian PU juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum. Tim tidak hanya inventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan agar layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya adalah MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja masih disiagakan.
Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dipenuhi secara cepat, termasuk bila perlu mobilisasi prasarana dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM bila jaringan tersedia dan berfungsi. Bila sumber air perpipaan tidak tersedia atau terganggu, alternatif dukungan mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain akan disiapkan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap. Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak gempa tetap mengakses layanan dasar selama tanggap darurat.
