MANGGARAI — Upacara bendera kali ini terasa berbeda. Alih-alih di halaman kantor pemerintahan, jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga memilih Lapangan Motang Rua, Ruteng, sebagai lokasi peringatan detik-detik Proklamasi. Langkah ini diambil tepat di tengah proses pemulihan pascagempa yang melanda Pulau Flores.
Pratikno menegaskan, sejak hari pertama bencana terjadi, pemerintah pusat sudah bergerak ke lokasi. "Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," ujarnya usai upacara, Senin (17/8).
Dua Posko Utama Jadi Pusat Distribusi Bantuan
Penanganan darurat disebut berjalan menyeluruh dan terintegrasi. Jajaran pemerintah membagi tugas menyisir wilayah terdampak, termasuk memastikan pergerakan logistik mencapai Kecamatan Reo di Manggarai hingga daerah terisolasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Kepala BNPB Suharyanto memaparkan, Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menyalurkan 50.000 paket bantuan sembako dari Presiden RI. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Labuan Bajo melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, Posko Maumere bertanggung jawab atas Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Armada Laut dan Udara Dikerahkan untuk Wilayah Terisolasi
BNPB menyiagakan armada gabungan secara maksimal untuk menembus area yang sulit dijangkau. Pada jalur udara, enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter untuk evakuasi medis darurat.
Di jalur darat, truk-truk logistik ukuran besar dimobilisasi di titik-titik penyaluran utama. Kapal Pelni dan kapal feri juga dioperasikan untuk menjangkau wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.
Korban Jiwa Capai 54 Orang, Pendataan Kerusakan Rumah Jadi Prioritas
Suharyanto menyebut, berdasarkan pemutakhiran data, jumlah korban meninggal dunia per hari ini tercatat 54 jiwa. Pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis di lapangan.
Instruksi tegas pun diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencatat kerusakan rumah warga secara paralel dan berjenjang by name by address. "Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi," ujar Suharyanto.
"Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," tutupnya.
