MATARAM — Willgo Zainar kembali dipercaya memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan itu diambil dalam Musda IX HKTI NTB yang berlangsung di Mataram, Minggu (02/08), dirangkaikan dengan Dialog Tani bertema "Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045."
Terpilihnya kembali Willgo Zainar mendapat respons langsung dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Orang nomor satu di Pemprov NTB itu berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong transformasi sektor pertanian dan percepatan hilirisasi komoditas.
NTP NTB Tembus 131, Masih Jauh dari Target 150
Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, memaparkan sejumlah indikator positif sektor pertanian daerah. Hingga pertengahan tahun 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB tercatat 131, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) bahkan menyentuh angka 135.
"Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik," ujar Miq Iqbal dalam sambutannya.
70 Persen Petani Gurem dan Gagasan Konsolidasi Lahan
Di balik capaian itu, Gubernur mengingatkan tantangan mendasar yang masih membayangi. Sekitar 70 persen petani di NTB merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan sempit, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi ini membuat biaya produksi tinggi dan efisiensi usaha sulit dicapai.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Miq Iqbal menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif. Gagasan ini terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia yang sempat ia kunjungi langsung, termasuk di kawasan Sabah dan Sarawak.
"Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama," jelasnya.
Hamparan Sawah Lombok Tengah Jadi Contoh Konkret
Gubernur memberi ilustrasi nyata dari bentang sawah di Kabupaten Lombok Tengah. Secara fisik, hamparan lahan itu tampak menyatu, tetapi sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan berbeda-beda.
"Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar," katanya.
Melalui konsolidasi pengelolaan lahan, penguatan koperasi multipihak, dan kolaborasi dengan dunia usaha serta lembaga keuangan, Pemprov NTB menargetkan ekosistem pertanian yang lebih modern. Target akhirnya sederhana: mendorong NTP terus mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani dan fondasi menuju NTB Makmur Mendunia.
