NUSA TENGGARA BARAT — Kepala Negara menyampaikan data tersebut setelah menerima laporan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelang upacara wisuda. Menurut Prabowo, komposisi itu membuktikan bahwa mekanisme seleksi IPDN yang dijalankan Kemendagri mampu menjaring bakat-bakat terbaik dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi.
"Saya sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. 'Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana'," kata Prabowo di hadapan 1.204 wisudawan.
Presiden merinci latar belakang para lulusan terbaik tersebut. Beberapa di antaranya merupakan anak buruh, anak petani, dan ada pula yang berasal dari keluarga bintara TNI. Ia menilai pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa kesempatan pendidikan tinggi di lingkungan kepamongprajaan tidak lagi dimonopoli kelompok ekonomi atas.
"Ini membanggakan. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak Bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil," sambung dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya proses seleksi yang benar dan transparan. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi kedinasan harus terus membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali. Ia menggarisbawahi bahwa lulusan terbaik IPDN kali ini menjadi indikator bahwa Indonesia berhasil menciptakan sistem meritokrasi yang adil.
"Rakyat menuntut aparatur yang jujur, bersih, dan tak korupsi," tegas Prabowo dalam pidato yang juga disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Presiden juga mengingatkan para lulusan bahwa menjadi pamong praja bukanlah sekadar soal pangkat dan jabatan. Ia meminta mereka untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada rakyat dan negara. "Jadi pamong praja bukan sekadar pangkat," ujarnya memberi penekanan.
IPDN sendiri merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mencetak calon pamong praja. Seluruh lulusan diwajibkan mengabdi sebagai aparatur sipil negara di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sistem seleksi yang dinilai semakin ketat dan transparan, jumlah pendaftar dari kalangan kurang mampu disebut terus meningkat setiap tahunnya.