MATARAM — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur dan efektivitas dana desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam rapat kerja membahas pagu anggaran 2027, ia menyoroti ketimpangan fasilitas yang masih membelenggu masyarakat pelosok dan meminta kementerian mitra lebih selektif menggunakan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Abdul Hadi menekankan perlunya mengalihkan pos belanja operasional ke program belanja modal yang memberi manfaat langsung bagi publik di daerah.
Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi membeberkan keadaan riil di lapangan. Ia mengungkapkan, masyarakat di kabupaten, kota, hingga provinsi yang berada jauh dari pusat pemerintahan, termasuk di NTB, masih mengeluhkan jalan penghubung yang rusak parah.
“Prioritas penggunaan anggaran kita mesti sebagai sesuatu yang penting, sebagai perhatian. Bagaimana harus mengedepankan antara belanja pegawai dengan belanja modal ataupun operasional,” ujarnya, mengutip YouTube DPR RI, Jumat, 19 Juni 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum menambah porsi anggaran program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Abdul Hadi menegaskan, pembangunan proyek infrastruktur bernilai besar harus sejalan dengan peningkatan mobilitas ekonomi warga lokal.
Selain masalah jalan darat, Abdul Hadi juga memberikan catatan kritis kepada Kementerian Perhubungan. Ia meminta ketegasan regulasi untuk menindak truk kelebihan muatan yang merusak aspal jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas.
Ia juga meminta jaminan kelancaran transportasi di wilayah terpencil. “Bagaimana pelayanan angkutan perintis kita itu terasa oleh masyarakat kita yang ada di bawah,” lanjutnya.
Mengingat NTB memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, Abdul Hadi meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperkuat sistem mitigasi. Belajar dari serangkaian gempa bumi belakangan ini, ia mendesak kesiapan anggaran kedaruratan yang matang, terutama untuk membantu perbaikan rumah warga yang terdampak.
Di sisi lain, ia mengapresiasi Kementerian Perumahan yang konsisten menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dinilai penting untuk mengejar target pembangunan dua juta rumah guna menekan angka backlog hunian nasional.
Terakhir, Abdul Hadi menitipkan pesan afirmasi kepada Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk fokus membenahi wilayah pedalaman di NTB. Ia mendorong optimalisasi alokasi anggaran bagi desa-desa tertinggal dan terluar di NTB, demi mengikis jurang kesenjangan antara desa dan kota.