BIMA — Pemerintah Kabupaten Bima bersama Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) dan Nurani Perdamaian Indonesia mulai mengimplementasikan program ketahanan sosial di tingkat desa. Pelatihan Forum Masyarakat DRPPA yang berlangsung Kamis (11/6/2026) melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga BNPT dan Densus 88 AT Polri sebagai mitra strategis.
Perwakilan dari Desa Rato, Tumpu, dan Kananga menjadi peserta pertama dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari lintas latar belakang: tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kader perempuan, pemuda, dan komunitas lokal.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bima, Zainuddin, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja.
“Perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal agar berbagai tantangan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu sesi inti pelatihan adalah pemetaan kerentanan sosial dan potensi konflik di masing-masing desa. Peserta mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, hingga potensi gesekan sosial.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk kerentanan. Sumber daya lokal yang ada di desa, seperti kelompok pengajian, karang taruna, dan posyandu, dinilai bisa dioptimalkan untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan.
Perwakilan GCERF, Basile Ema Ebede, hadir langsung dalam pelatihan tersebut. Ia menyebut kunjungan lapangan ini menjadi kesempatan penting untuk melihat implementasi program secara langsung.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di Kabupaten Bima dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Pembelajaran dari lapangan ini menjadi masukan penting untuk terus memperkuat dampak program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program yang dijalankan oleh Nurani Perdamaian Indonesia sebagai lead consortium, bersama mitra lokal LPA-Lembidara di Kabupaten Bima dan SKP-HAM di Kabupaten Poso. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kesbangpol, Dinas Sosial, dan DP3AP2KB turut dilibatkan.
Perwakilan Bupati Bima dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dinilai sejalan dengan komitmen daerah dalam membangun budaya damai dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Ke depan, forum serupa direncanakan berlanjut secara berkala di desa-desa sasaran lainnya.