MATARAM — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Wahyudin, mengungkapkan kekhawatirannya atas minimnya diversifikasi produk ekspor daerah di tengah kondisi kurs dolar yang tinggi. Menurutnya, dengan nilai tukar yang hampir mencapai Rp18 ribu, para eksportir non-tambang seharusnya bisa menikmati penerimaan rupiah yang jauh lebih besar dari setiap transaksi.
“Kalau ekspor non-tambang bisa ditingkatkan, tentu kita mendapatkan manfaat dari pelemahan rupiah ini. Dengan dolar hampir Rp18 ribu, otomatis penerimaan dalam rupiah menjadi lebih besar,” ujar Wahyudin kepada Suara NTB, Kamis (4/6/2026).
Wahyudin menjelaskan bahwa struktur ekspor NTB hingga saat ini masih sangat bergantung pada produk hasil smelter. Data menunjukkan, dari total nilai ekspor melalui 23 Surat Keterangan Asal (SKA) pada Mei 2026 yang mencapai US$6.006.989,75, komoditas anode dan cathode mendominasi dengan nilai US$5,29 juta yang dikirim ke Tiongkok. Sisanya, untuk produk non-tambang seperti udang, tuna, dan mutiara, kontribusinya masih sangat kecil.
“Ekspor kita yang paling besar masih ditopang tambang dan hasil smelter. Memang sudah ada ekspor non-tambang seperti udang, tuna, mutiara dan beberapa produk lainnya, tetapi nilainya masih belum besar,” tegasnya.
Salah satu potensi yang disorot adalah produk industri kreatif, seperti kain tenun khas NTB. Wahyudin menilai komoditas ini sebenarnya memiliki peluang besar di pasar internasional, namun terkendala oleh sejumlah persyaratan teknis.
“Kayak kain tenun kita juga, sudah potensial ekspor itu. Jangan hanya dijual di dalam negeri, supaya bisa mendapatkan manfaat dari nilai tukar yang sekarang,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa upaya meningkatkan ekspor non-tambang tidak mudah. Kendala utama yang masih dihadapi pelaku usaha adalah standar kualitas produk dan pengemasan yang belum sesuai dengan ketentuan pasar internasional.
Menurut Wahyudin, tantangan terbesar bukan hanya pada sisi produksi, tetapi juga kemampuan membaca celah permintaan di luar negeri. Barang-barang yang diekspor masih terbatas pada produk yang sama dari tahun ke tahun, seperti mutiara, udang, dan tuna. Produk kerajinan dan tenun tradisional belum mampu menembus pasar ekspor secara signifikan.
“Untuk ekspor itu ada syarat-syarat tertentu. Tidak bisa sembarang ekspor. Ada standar kualitas, ada standar pengemasan dan berbagai ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar produk kita diterima di pasar internasional,” jelasnya.
“Yang masih dicari adalah celah permintaan atau demand di luar negeri. Apakah ada pasar yang membutuhkan produk-produk kita dan bagaimana memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah,” tambah Wahyudin.
BPS NTB telah menyampaikan temuan ini kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB serta para pengusaha. Wahyudin mendorong agar lebih banyak komoditas unggulan daerah didorong untuk diekspor, bukan hanya dijual di pasar domestik.
“Kalau situasi seperti ini tidak dimanfaatkan, sebenarnya kita rugi. Karena ada peluang mendapatkan nilai rupiah yang lebih besar dari ekspor,” tegas Wahyudin.
Dengan kurs dolar yang masih tinggi, momentum ini dinilai sangat krusial. Namun, tanpa adanya perbaikan standar produk, perluasan pasar, dan diversifikasi komoditas, NTB diprediksi akan terus kehilangan potensi pendapatan dari sektor non-tambang. Pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan segera berkolaborasi untuk membenahi rantai ekspor, mulai dari hulu hingga hilir.