GIRI MENANG — Polemik Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Lombok Barat yang digelar April 2026 lalu tak kunjung reda. Mantan Ketua DPC PPP Lobar dua periode, H.M. Ruslan, angkat bicara dan mendesak DPP serta DPW bersikap objektif. Ia meminta agar kandidat yang memenangkan suara PAC tidak dikalahkan oleh keputusan pusat.
Dalam Muscab tersebut, Achmad Suparman memperoleh dukungan dari tujuh PAC, jauh mengungguli Muhali yang hanya didukung tiga PAC. Ruslan menegaskan, jika DPP tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk kandidat yang kalah, dikhawatirkan PPP Lobar akan terpuruk pada Pemilu mendatang.
“Kami mohon ke beliau, agar (kandidat) yang menang dimenangkan, yang kalah dikalahkan, jangan ini memenangkan yang kalah. Dan Achmad Suparman menang suara PAC dengan dukungan jauh sekali, tujuh banding tiga,” tegas Ruslan, Rabu (20/5/2026).
Ruslan mengaku sudah berkonsultasi langsung ke DPP PPP dan bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Idris, yang juga formatur untuk NTB. Dalam pertemuan itu, Idris berkomitmen bahwa DPP akan memperjuangkan kandidat yang menang berdasarkan hasil muscab.
“Tiba-tiba, justru terbalik. Achmad Suparman yang mendapatkan dukungan mayoritas dari PAC kabarnya akan ‘dikalahkan’,” ujar Ruslan, menyayangkan perubahan sikap di tingkat pusat.
Ketua PAC PPP Kecamatan Kediri, Maksum, mengklaim sejumlah PAC menyatakan kekecewaannya. Mereka menilai forum musyawarah sengaja diarahkan menuju kondisi deadlock demi kepentingan kelompok tertentu. Maksum menduga ada campur tangan oknum Pengurus DPW PPP NTB yang melibatkan panitia.
“Padahal berdasarkan AD/ART PPP, apabila musyawarah mufakat untuk memilih tim formatur tidak mencapai titik temu, maka pimpinan sidang berkewajiban melanjutkan tahapan ke proses pemungutan suara atau voting,” tegas Maksum. Namun, alih-alih membuka opsi voting, pimpinan sidang justru langsung menutup forum secara sepihak.
Ruslan mengingatkan bahwa ia telah berjuang selama 10 tahun membesarkan PPP di Lombok Barat. Di bawah kepemimpinannya, kursi PPP di DPRD Lobar naik drastis dari tiga kursi menjadi lima kursi. Ia khawatir, jika keputusan pusat tidak bijak, pencapaian itu akan hilang dan PPP akan kehilangan eksistensinya sebagai partai yang diperhitungkan di Lobar.
“Yang dinilai layak dari sisi suara arus bawah atau PAC berdasarkan hasil Muscab adalah Achmad Suparman. Saya berharap proses dikembalikan pada aspirasi PAC,” pungkas Ruslan.
Hingga berita ini diturunkan, DPP dan DPW PPP belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Suara mayoritas PAC yang mendukung Achmad Suparman kini menjadi tekanan moral bagi elite partai di tingkat pusat. Jika DPP tetap memaksakan SK untuk Muhali, bukan tidak mungkin konflik internal akan berkepanjangan dan menggerogoti suara partai pada Pemilu mendatang.