MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memimpin rapat terbatas bidang pendidikan di ruang kerjanya, Senin lalu, dan memutuskan sejumlah langkah terobosan. Salah satu yang paling menonjol adalah skema Golden Ticket dan Silver Ticket untuk kepala sekolah SMK.
Program ini dirancang untuk memindahkan kepala sekolah yang terbukti berhasil meningkatkan prestasi sekolah, memperkuat kemitraan industri, dan mencetak lulusan yang terserap dunia kerja ke SMK yang masih tertinggal, khususnya di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah tersebut diperbolehkan membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping. Mereka akan mendapatkan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus selama bertugas di lokasi baru.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka.
Gubernur Iqbal juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan-jurusan SMK. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki sekolah kejuruan yang relevan dengan potensi ekonomi lokal.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Pemprov NTB juga memperkuat program sertifikasi kompetensi lulusan SMK, Global Classes, magang ke Jepang, dan pengembangan SMA double track. Targetnya, ratusan alumni SMK akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi secara bertahap mulai 2026 hingga 2027.
Rapat tersebut juga mengungkap persoalan serius: data anak putus sekolah di NTB dinilai tidak akurat. Pemprov menemukan adanya ketidaksesuaian antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem pendataan pesantren (EMIS) di bawah Kementerian Agama.
Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan secara statistik dianggap sebagai anak putus sekolah. “Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” ujar Aka.
Pemprov NTB akan membentuk tim lintas sektor untuk menyinkronkan data pendidikan dan memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah. Program pendidikan alternatif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), SMA/SMK Terbuka, dan kelas jarak jauh akan diperkuat.
Dinas Sosial dan P3A diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya. Pemprov juga membuka peluang pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.
Gubernur Iqbal telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta kementerian terkait untuk memperluas akses NTB terhadap program strategis nasional. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur.