JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan sinergi kedua lembaga penting untuk memastikan pencegahan di ruang digital berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan. Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber itu menjadi forum penguatan koordinasi tersebut.
Meutya menyebut pemberantasan judi online tidak cukup lewat pemutusan akses situs. Pelaku, jaringan, dan aliran dana yang menopang aktivitas ilegal juga harus disasar.
Pencegahan Tanpa Penegakan Hukum Dinilai Sulit Capai Target
Dalam forum itu, Meutya menekankan pentingnya keseimbangan antara langkah preventif dan represif. Menurutnya, pencegahan saja tidak akan cukup.
"Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target," ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.
Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital. Polri memegang kewenangan penegakan hukum terhadap para pelaku.
"Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh," ungkapnya.
Bareskrim Blokir 322 Rekening dan Sita Aset Rp28 Miliar
Perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Meutya menilai langkah itu menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung. Pengungkapan pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online juga menjadi kunci.
Infrastruktur Pelaku Tersebar di Brasil hingga Finlandia
Tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks karena jaringan kejahatan beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Pelaku juga memakai berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya menyoroti risiko penutupan rekening UMKM yang disalahgunakan. Menurutnya, penanganan harus cermat agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
"Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut," jelasnya.
Investigasi Digital dan Pertukaran Informasi Jadi Prioritas
Meutya menekankan penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri. Fokusnya mencakup peningkatan kemampuan investigasi digital, percepatan pertukaran informasi, serta penelusuran jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.
Penurunan perputaran dana judi online 12,9 persen pada semester pertama 2026 menjadi modal awal. Namun, kolaborasi lintas lembaga dinilai tetap menjadi penentu hasil pemberantasan ke depan.