Pencarian

Waktu Eksekusi Tersisa Dua Bulan, Dinas PUPRPKP Lombok Utara Tak Tutup Peluang SiLPA dari 300 Paket APBD-P

Jumat, 06 November 2026 • 08:01:02 WIB
Waktu Eksekusi Tersisa Dua Bulan, Dinas PUPRPKP Lombok Utara Tak Tutup Peluang SiLPA dari 300 Paket APBD-P
Plt Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Utara Bambang Gunawan menyampaikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (3/11/2026).

TANJUNG — Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Utara menilai ruang gerak eksekusi APBD Perubahan 2026 terlalu sempit. Pengesahan APBD-P pascaevaluasi Provinsi NTB pada 5 November menyisakan waktu kurang dari dua bulan untuk menyelesaikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.

Bambang Gunawan, Plt Kepala Dinas PUPRPKP KLU, menyampaikan hal itu pada Selasa (3/11/2026). Menurutnya, tekanan waktu paling terasa pada 300-an paket kegiatan yang dikelola melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

Perencanaan Satu Bulan, Pemilihan Penyedia 10-15 Hari

Bambang membeberkan hitungan waktu yang membuat pihaknya harus berpikir ulang. Perencanaan 300-an paket saja butuh sekitar satu bulan, belum termasuk proses memilih pihak ketiga.

"Perencanaan butuh waktu kira-kira satu bulan untuk menyelesaikan ada 300-an paket. Kemudian memilih penyedia, anggaplah kalau kita estimasi 10 sampai 15 hari pemilihan penyedianya sudah tanggal 20 November. Sebulan masa perencanaannya sudah tanggal 20 Desember. Kan tidak masuk akal kalau kita paksakan anggaran dengan dana besar," ujarnya.

Dari simulasi itu, pelaksanaan fisik nyaris tak menyisakan hari. Kondisi tersebut yang mendorong dinas memilih sikap hati-hati ketimbang memaksakan penyerapan anggaran.

Risiko Temuan Jadi Alasan Utama

Bambang menegaskan, menghindari risiko temuan menjadi pertimbangan utama. Pihaknya bersama jajaran mengusulkan penghapusan sejumlah kegiatan yang dianggap tidak realistis dieksekusi pada sisa waktu yang ada.

Usulan itu bukan tanpa dasar. Pengerjaan yang dipaksakan di akhir tahun berpotensi memunculkan masalah administrasi maupun kualitas pekerjaan di kemudian hari.

Rp 40 Miliar Tersebar di Jalan, SPAM, hingga Pokir DPRD

Alokasi anggaran di dinas tersebut mencapai Rp 40 miliar. Nominal itu merupakan akumulasi seluruh pekerjaan, tidak hanya jalan, tetapi juga SPAM serta kegiatan yang masuk melalui mekanisme Pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses.

Selain APBD-P, Dinas PUPRPKP KLU masih menyisakan realisasi pada kegiatan APBD murni 2026. Secara keseluruhan, program infrastruktur dari jalan dan pembangunan gedung atau kantor yang bersumber dari APBD murni sudah mencapai angka fisik sekitar 70 persen.

Dari capaian itu, progres terendah ada pada pembangunan Gedung Kantor BPBD KLU. Keterlambatan proses lelang menjadi penyebabnya.

Nilai SiLPA Belum Bisa Dipastikan

Bambang tidak membantah bahwa keterbatasan waktu dapat menyebabkan sejumlah kegiatan tak terlaksana dan berujung pada SiLPA. Meski begitu, ia belum bisa memastikan perkiraan nilai potensi SiLPA tersebut.

Yang jelas, keputusan akhir soal kegiatan mana yang dihapus masih menunggu pembahasan lanjutan dengan pemerintah kabupaten. Dinas PUPRPKP KLU memilih transparan sejak awal daripada menanggung risiko di belakang.

Follow lombok24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: suarantb.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks