TALIWANG — Sosialisasi digelar dalam empat sesi terpisah, yakni 16, 17, 22, dan 24 September 2026. Pesertanya mencakup Tim Ahli Agen Gotong Royong (AGR), AGR tingkat kecamatan, perwakilan AGR dari masing-masing desa, hingga fasilitator sosial dari seluruh kecamatan di Sumbawa Barat.
Sekretaris Dinsos KSB Andy Suwandy menegaskan sosialisasi ini menjadi bagian penting sebelum pemutakhiran data dijalankan. Petugas di tingkat kecamatan dan desa perlu memahami tata cara memperbarui data sesuai kondisi riil masyarakat.
"Fokus sosialisasinya terutama mengenai mekanisme perubahan datanya," terang Andy saat dikonfirmasi Jumat (25/9).
Materi Sosialisasi: Dari Mekanisme Perubahan hingga Indikator Desil
Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pemutakhiran data, perubahan tingkat kesejahteraan sosial, serta indikator penentuan desil DTSEN. Peserta juga dibekali pemahaman soal verifikasi dan validasi data berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Selain penyampaian materi, forum diisi diskusi soal persoalan yang kerap muncul saat pendataan. Beberapa di antaranya menyangkut perubahan desil kesejahteraan masyarakat, mekanisme bantuan sosial, dan tantangan pendataan di lapangan.
Mengapa Kesamaan Pemahaman Antar-Petugas Jadi Kunci
Forum ini sekaligus menjadi ruang menyelaraskan pemahaman antara AGR, fasilitator sosial, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Kesamaan mekanisme diperlukan agar proses pemutakhiran data seragam di seluruh wilayah KSB.
Menurut Andy, masukan peserta punya bobot tersendiri karena mereka berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat.
"Masukan dari peserta menjadi bagian penting dalam sosialisasi ini, karena mereka berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kita berharap pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan dalam proses verifikasi dan validasi data," pungkasnya.
Dampak ke Warga: Data PMKS yang Akurat Menentukan Bantuan Sosial
Pemutakhiran data PMKS berbasis DTSEN menentukan ketepatan penyaluran bantuan sosial di Sumbawa Barat. Data yang tidak diperbarui berisiko membuat warga miskin tidak terdaftar, atau sebaliknya, penerima yang sudah sejahtera tetap masuk daftar.
Perubahan desil kesejahteraan menjadi salah satu isu yang paling sering dibahas peserta. Ini karena pergeseran desil berdampak langsung pada status penerima bantuan di tingkat desa.
