MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, memastikan pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada penyelesaian Sensus Ekonomi yang tengah berjalan. Dalam kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8/2026), Wagub menyebut progres pendataan yang telah menembus 94 persen adalah bukti komitmen keras jajaran BPS.
“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, tersebut.
Bukan Sekadar Angka, tapi Peta Ekonomi Masyarakat
Menurut Indah, penyelesaian Sensus Ekonomi tidak bisa dimaknai sekadar pencapaian target administrasi pendataan. Ia menegaskan bahwa data yang terkumpul merupakan instrumen vital untuk memahami struktur dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di 10 kabupaten/kota se-NTB.
“Data ini yang akan kita pakai untuk merumuskan kebijakan. Tanpa data yang akurat, intervensi pemerintah bisa salah sasaran,” tambahnya.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Pemprov NTB dan BPS, khususnya dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data strategis. Sinergi ini dinilai penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Akselerasi Penyelesaian dan Jaga Kualitas Data
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah provinsi. Ia memastikan timnya akan terus mengakselerasi sisa target pendataan agar rampung tepat waktu, tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi data di lapangan.
“Kami pastikan sisa target akan diselesaikan dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data,” ujar Wahyudin dalam kesempatan yang sama.
Data Inflasi Jadi Pijakan Operasi Pasar di Sumbawa
Pembahasan dalam kunjungan tersebut tidak hanya berhenti pada progres sensus. Wagub dan jajaran BPS juga membahas rencana kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026 mendatang.
Salah satu agenda yang disiapkan dalam kunjungan itu adalah operasi pasar murah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi di wilayah timur NTB.
Dalam pelaksanaannya nanti, data indikator harga dan inflasi dari BPS akan menjadi pijakan utama pemerintah untuk menentukan wilayah intervensi dan komoditas apa saja yang membutuhkan perhatian lebih. Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat di masing-masing wilayah.
Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS adalah bagian penting dari pembangunan. Data yang akurat tidak hanya untuk mengukur capaian, tetapi juga untuk membaca persoalan, menentukan prioritas, dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.
