MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh menciptakan iklim investasi yang stabil bagi industri perikanan, khususnya tambak udang. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara langsung menjamin tidak akan ada regulasi kontraproduktif yang diterbitkan pemerintah daerah dalam empat tahun ke depan.
"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar Iqbal dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.
Komitmen ini menjadi sinyal kuat bagi kalangan usaha yang selama ini kerap mengeluhkan ketidakpastian kebijakan di daerah. Iqbal menekankan bahwa investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lingkungan.
Hilirisasi Jadi Kunci agar Udang Tak Dijual Mentah
Pemerintah NTB tidak ingin hasil laut daerah hanya dijual dalam bentuk mentah. Target utama saat ini adalah mendorong hilirisasi agar produk udang bisa diolah dan diekspor langsung dari NTB, sehingga penerimaan ekonomi daerah membesar.
"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung investasi. Mulai dari penyiapan studi kelayakan, dokumen perencanaan teknis hilirisasi udang, hingga fasilitasi lahan termasuk potensi 100 hektare di kawasan Bandara Lombok.
Tim Percepatan Perizinan Segera Dibentuk
Salah satu hambatan utama investasi di daerah adalah proses perizinan yang berbelit. Menjawab hal itu, Pemprov NTB memastikan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan penanaman modal di sektor perikanan.
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil menyambut baik jaminan regulasi ini. Menurutnya, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat hendak menanamkan modal di NTB.
Ia juga mengingatkan agar benur yang digunakan bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang dihindari. "Produk udang asal NTB harus diterima di pasar internasional," ujar Andi.
Pada 2025, NTB memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Angka ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mengembangkan industri pengolahan udang yang berdaya saing global.
