MATARAM — Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa bantuan modal usaha dirancang agar keluarga miskin ekstrem memiliki sumber penghasilan sendiri. Skema program berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang berfungsi membantu memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.
"Kalau PKH itu kan bukan modal. Diberikan untuk bertahan hidup dan membantu mengurangi pengeluaran. Kalau Pemprov NTB memberikan modal usaha supaya mereka bergerak, punya usaha, dan keluar dari Desil 1," kata Nelly, Senin (16/11).
Program transformatif menyasar kepala keluarga yang berada dalam kategori miskin ekstrem atau Desil 1. Pemprov NTB berharap bantuan tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar.
"Kalau di dalam usahanya ada keuntungan, kemudian keuntungan itu untuk hidup. Itulah maksud program ini, bisa menambah biaya hidup sehingga kebutuhan paling dasar jadi teratasi," tegas Nelly.
Penerima bantuan modal ini juga dimungkinkan merupakan keluarga yang mendapatkan PKH. Nelly kembali menegaskan keduanya memiliki tujuan berbeda. PKH membantu keluarga bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bantuan modal Pemprov NTB diharapkan menjadi jalan bagi penerima manfaat meningkatkan kondisi ekonominya.
Untuk memastikan usaha penerima manfaat dapat berjalan, Pemprov NTB menyiapkan tenaga pendamping yang akan mengawal penerima manfaat selama dua tahun. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan modal tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi benar-benar menggerakkan usaha keluarga penerima.
Pengetatan pengawasan menyusul sorotan FITRA NTB yang menilai tata kelola program bantuan modal usaha bagi 5.162 penerima manfaat masuk kategori risiko tinggi. Respons Pemprov NTB diarahkan pada penguatan pendampingan agar program transformatif ini mencapai sasaran mengeluarkan keluarga dari Desil 1.