DPRD Lombok Tengah Soroti Bapperida Dirangkap Pejabat BKAD, Sebut Eksekusi Anggaran Terhambat

Penulis: Luthfi Hakim  •  Rabu, 11 November 2026 | 10:31:31 WIB
Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan menyoroti jabatan Kepala Bapperida yang dirangkap pejabat BKAD.

LOMBOK TENGAH — Sorotan DPRD Lombok Tengah tertuju pada sejumlah instansi vital yang pimpinannya kosong atau dirangkap pelaksana tugas. Salah satu yang paling disorot adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang jabatan kepalanya dirangkap pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan mengatakan, beban kerja tinggi di BKAD membuat kinerja Bapperida tidak maksimal. Menurut dia, persoalan itu sudah berkali-kali disampaikan ke eksekutif.

"Bapperida ini posisinya sangat strategis. Dengan kesibukan Pak Arman di BKAD, tentu tidak maksimal. Ini juga sering saya sampaikan," kata Ramdan kepada wartawan, Selasa (10/11).

Bapperida Dinilai Terlalu Strategis untuk Dirangkap

Ramdan menjelaskan, kelancaran eksekusi anggaran yang telah disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran melekat di masing-masing OPD.

Jika banyak posisi kepala dinas dirangkap atau dibiarkan kosong, roda birokrasi dan penyerapan anggaran dipastikan pincang. "Kalau salah satu OPD tidak maksimal karena kepala dinasnya merangkap jabatan, ya tentu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Itu sangat berpengaruh," ujarnya.

Politikus Gerindra itu menilai persoalan bukan sekadar soal administrasi. Dampaknya langsung terasa pada kecepatan OPD menjalankan program yang sudah disepakati bersama dewan.

Mutasi Tertunda karena Mekanisme Pusat

Disinggung alasan tertundanya mutasi pejabat, Ramdan menyebut dirinya sempat mendapat informasi dari bupati bahwa ada mekanisme pusat yang harus dilalui. Ia tidak merinci mekanisme dimaksud.

Meski demikian, Ramdan mendesak persoalan teknis dan hambatan di pusat segera dikoordinasikan kembali. Menurut dia, gerbong mutasi harus segera bergulir agar posisi strategis tidak terus dirangkap.

DPRD Lombok Tengah menilai percepatan mutasi menjadi kunci. Tanpa itu, target penyerapan anggaran di sejumlah OPD berisiko kembali meleset pada periode berikutnya.

Reporter: Luthfi Hakim
Sumber: lombokpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top