MATARAM — Angka 2.346 rumah tangga tanpa listrik itu setara 0,12 persen dari total 1.930.008 rumah tangga di NTB. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sebanyak 1.923.354 rumah tangga sudah menikmati listrik dari PLN dan 4.308 rumah tangga memakai listrik non-PLN.
Rasio elektrifikasi 99,88 persen tersebut sudah sesuai target pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) NTB. Namun target penuh 100 persen baru dikejar dalam dua tahun ke depan.
"Kalau rasio elektrifikasi harus 100 persen pada 2026 dan 2027," terang Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati, Senin (2/11).
Selain Sumbawa, Lombok Tengah dan Lombok Timur, sisa rumah tangga tanpa akses listrik tersebar di Dompu 166 rumah tangga, Lombok Barat 164, dan Bima 160. Angka lebih kecil tercatat di Sumbawa Barat 22 rumah tangga, Kota Bima 22, Lombok Utara 17, serta Kota Mataram 14 rumah tangga.
Pola sebaran itu membuat Sumbawa menjadi perhatian utama dalam pemerataan akses listrik di provinsi tersebut.
"Intervensi perlu disesuaikan, dengan jumlah rumah tangga sasaran dan kondisi geografis setiap daerah," kata Niken.
Dinas ESDM NTB mengakui pemerataan akses listrik menghadapi sejumlah hambatan. Kondisi geografis dan permukiman yang terpencar disebut menjadi penghalang utama, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.
Keterbatasan jaringan distribusi turut memperlambat penyambungan rumah tangga baru. Biaya investasi infrastruktur di daerah sulit dijangkau juga dinilai tinggi.
Faktor lain datang dari sisi warga. Kemampuan ekonomi masyarakat untuk membiayai instalasi dan sambungan listrik masih menjadi tantangan tersendiri bagi program pemerataan.
Dengan sisa 2.346 rumah tangga, NTB butuh laju penyambungan yang merata agar target 100 persen pada 2026 dan 2027 tidak berhenti di angka 99,88 persen. Sumbawa dengan 1.297 rumah tangga menjadi ujian terberat karena jumlah sasarannya jauh di atas daerah lain.
Pendekatan yang disiapkan Dinas ESDM NTB berbasis jumlah rumah tangga sasaran dan kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota. Data P3KE dipakai sebagai dasar penentuan penerima intervensi.