NUSA TENGGARA BARAT — Jakarta, 14 September 2026. Dinamika yang berujung pada pergantian orang nomor satu di Kementerian Keuangan itu tidak berdiri sendiri. Prianto Budi Saptono, pakar ekonomi yang diwawancarai Warta Ekonomi, menyebut ada akumulasi persoalan komunikasi antara Menteri Keuangan dengan sejumlah pihak di lingkungan pemerintah, termasuk saat membahas anggaran dan pengelolaan dividen.
Menurut dia, faktor internal terbagi dua: komunikasi di dalam Kementerian Keuangan sendiri dan komunikasi dengan kementerian atau lembaga lain. Ketidakselarasan di kedua jalur itu, kata Prianto, yang membuat posisi Purbaya akhirnya digantikan Suahasil Nazara.
Salah satu sumber ketegangan yang ia soroti adalah tarik-menarik kepentingan soal dividen Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah membutuhkan setoran dividen untuk membiayai program prioritas, sementara BUMN berkepentingan menjaga kinerja dan kecukupan modal untuk ekspansi.
Dua kepentingan itu tidak selalu mudah diselaraskan. Ketika pemerintah menuntut setoran lebih besar, ruang modal BUMN menyempit. Sebaliknya, bila BUMN diberi keleluasaan menahan laba, penerimaan negara berpotensi tergerus.
Persoalan serupa muncul di sisi eksternal, khususnya soal restitusi pajak. Pelaku usaha yang bertransaksi dengan pemerintah dan BUMN sangat bergantung pada kelancaran pengembalian kelebihan bayar pajak karena berkaitan langsung dengan arus kas dan modal kerja mereka.
"Faktor internal terbagi dua. Ada internal Menteri Keuangan, ada komunikasi yang tidak selaras. Kemudian ada juga komunikasi dengan internal pemerintah, kemudian faktor itulah yang demikian diganti," ujar Prianto.
Ia menambahkan, seluruh persoalan itu saling menguatkan. "Jadi kondisinya seperti ini. Kondisinya kemudian menyatu, sehingga ini terakumulasi," katanya.
Prianto menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai dinamika di dalam maupun di luar pemerintahan. Dari situ, keputusan mengganti Menteri Keuangan dipandang sebagai langkah paling rasional untuk memperbaiki koordinasi.
"Presiden punya informasi banyak, baik di internal partai atau eksternal pemerintah. Sehingga keputusan paling rasional adalah kita gantian," ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan pergantian menteri belum otomatis mengubah arah kebijakan ekonomi dan fiskal. Suahasil Nazara justru dituntut membangun kembali kepercayaan dan merapikan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Dampak positif dari pergantian tersebut, menurut Prianto, baru terlihat setelah menteri baru menjalankan kebijakannya. Saat ini pelaku pasar masih berada dalam fase menunggu dan mencermati langkah berikutnya.
"Kalau langsung belum, karena ini baru sore. Investor masih wait and see. Apa action berikutnya?" kata Prianto.
Keberhasilan Suahasil nantinya akan bergantung pada kemampuannya membangun kepercayaan, terutama pada empat area: kebijakan penerimaan negara, restitusi pajak, belanja pemerintah, serta hubungan dengan BUMN dan pemerintah daerah. Keempatnya saling terkait dan menjadi ujian pertama bagi menteri keuangan yang baru dilantik.