NUSA TENGGARA BARAT — Kepastian itu disampaikan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9). Ia belum merinci berapa nominal APBN yang dialokasikan untuk membayar gaji puluhan ribu manajer tersebut.
"Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, enggak besar-besar amat," ujar Purbaya.
Pemerintah menargetkan setelah dua tahun, Kopdes Merah Putih mampu menopang operasionalnya sendiri. Keuntungan yang dihasilkan koperasi nantinya dikembalikan ke desa tempat koperasi beroperasi.
Purbaya menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk memastikan penyaluran barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih berjalan sesuai rencana. Satgas itu melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan BUMN, dan Kementerian Koperasi.
Penyaluran barang subsidi lewat koperasi desa diproyeksikan menekan kebocoran distribusi yang selama ini dinikmati pihak tertentu. Purbaya mengharapkan penghematan signifikan dari pos subsidi negara.
"Saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi sudah mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak," katanya.
Menurut Purbaya, penyaluran barang subsidi menjadi salah satu cara memastikan koperasi punya aktivitas usaha sekaligus mengurangi kebocoran. Jika berjalan benar, ia yakin Kopdes otomatis mencetak keuntungan.
"Semuanya lewat Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untung itu," ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkap utang Kopdes ke Himpunan Bank Negara (Himbara) bakal ditanggung APBN. Ia menjamin pemerintah tak akan gagal bayar sehingga kondisi perbankan tetap terjaga.
Pembayaran cicilan dilakukan Kementerian Keuangan setelah menerima surat permintaan pembayaran dari Kementerian Koperasi. Dana cicilan ditransfer langsung ke rekening Himbara sesuai permintaan kementerian tersebut.
"Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau," ujar Purbaya, Rabu (9/9).
Ia memastikan anggaran cicilan sudah tersedia dan bukan berasal dari dana bank. "Uangnya ada, kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," katanya.
April lalu, pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT dua tahun.
Program ini bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas mulai pertengahan 2026. Para manajer disiapkan mengelola unit usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.
Saat pendaftaran dibuka, pemerintah belum memberi kejelasan soal besaran gaji maupun sumber dananya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sempat memastikan pembayaran gaji dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, meski sumber dana finalnya masih disiapkan.
"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," imbuhnya.