MATARAM — Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Juli 2026 menembus angka Rp13.650,53 miliar. Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyebut penyerapan anggaran ini menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi di tengah gejolak harga global.
Dari sisi pendapatan, negara mengantongi Rp3.683,34 miliar atau 71,38 persen dari target. Angka ini menunjukkan peran APBN yang kian dominan sebagai penjaga stabilitas fiskal di daerah.
Kinerja paling menonjol berasal dari sektor kepabeanan. Penerimaan Bea Keluar melonjak hingga 813,7 persen secara tahunan dengan realisasi Rp1.483,93 miliar. Ledakan ini dipicu kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang berlaku pada Januari hingga April 2026.
Secara keseluruhan, penerimaan kepabeanan dan cukai NTB mencapai Rp1.517,87 miliar. Namun, Bea Masuk justru terkontraksi 32,01 persen akibat penurunan impor bahan baku dan bahan modal industri.
Penerimaan pajak hingga Juli 2026 tercatat Rp1.665,32 miliar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 19,60 persen, diikuti pajak lainnya yang naik 27,38 persen secara year-on-year.
“Pertumbuhan ini mencerminkan masih kuatnya aktivitas ekonomi, terutama konsumsi domestik dan penghasilan masyarakat,” ujar Ratih dalam laporan resminya. Adapun Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh lebih moderat di angka 1,45 persen.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terserap Rp4.983,62 miliar. Komponen Belanja Modal menjadi primadona dengan pertumbuhan fantastis mencapai 218,85 persen secara tahunan.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur strategis di daerah. Belanja Barang juga tumbuh 42,60 persen, sementara Belanja Pegawai naik 26,28 persen.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan Rp8.666,91 miliar. DAK Non-Fisik tumbuh 9,23 persen untuk memastikan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal.
Di tengah gempuran ekonomi global, neraca perdagangan NTB mencatat surplus USD1.392,56 juta, melonjak 59,47 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor didominasi komoditas konsentrat tembaga dari sektor pertambangan.
Dari sisi harga, inflasi tahunan NTB terjaga di angka 3,01 persen. Bahkan secara bulanan terjadi deflasi 0,35 persen berkat melimpahnya pasokan pangan saat musim panen raya hortikultura.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik,” tegas Ratih.
Indikator kesejahteraan produsen juga menunjukkan sinyal positif. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB berada di level 127,83, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 113,90. Kedua angka ini berada jauh di atas 100, menandakan daya tukar pendapatan mereka terhadap kebutuhan pokok masih solid.
Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,41 persen ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 56,19 persen terhadap PDRB. Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turut menyumbang 32,11 persen.