JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana di daerah tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat usai. Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini dan pembangunan infrastruktur tahan bencana harus dilembagakan menjadi program prioritas pemerintah daerah, termasuk di wilayah rawan gempa dan banjir seperti NTB.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya usai memaparkan materi dalam Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026). Ia mengingatkan bahwa isu lingkungan kerap kembali terabaikan begitu kondisi darurat berlalu, sehingga pendekatan pencegahan perlu menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Bima menyebut tantangan pengelolaan perkotaan saat ini jauh lebih berat dibanding dekade sebelumnya. Mulai dari lonjakan urbanisasi, kebutuhan transportasi publik, penyediaan layanan dasar, hingga dampak perubahan iklim yang memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat, ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, ya harus membangun ekosistem,” ujarnya.
Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kata kunci. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dalam merancang kota yang tangguh terhadap bencana.
Bima mendorong sektor swasta mengambil peran lebih besar melalui pengembangan ekonomi hijau dan penyediaan skema pendanaan alternatif. Menurutnya, forum seperti Sustainability 360 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan talenta muda agar program keberlanjutan tidak berhenti sebagai wacana.
“Ya ini forum ini kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif. Untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” kata Bima.
Ia menambahkan, pembangunan perkotaan ke depan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Daya dukung lingkungan dan risiko bencana harus menjadi variabel utama dalam setiap keputusan investasi dan tata ruang.
Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta, mengatakan percepatan ekonomi hijau di Indonesia masih menghadapi persoalan keterhubungan antar-pemangku kepentingan. Padahal, modal yang dimiliki cukup besar, mulai dari kebijakan, teknologi, sumber daya alam, hingga populasi talenta muda.
“Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda,” kata Unggul.
Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 digelar selama dua hari, 26–27 Agustus 2026, dengan tema Indonesia's Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness. Agenda ini diharapkan menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemodal dan pelaksana program di lapangan, termasuk di daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana.