NUSA TENGGARA BARAT — Jakarta — Danantara Indonesia merombak total lini kepemimpinan anak usahanya yang mengurus ekspor sumber daya alam. CEO Danantara Rosan Roeslani mengumumkan struktur baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu. Langkah ini menjadi fondasi awal bagi BUMN ekspor tersebut untuk menjalankan mandat pengawasan komoditas strategis.
Kursi tertinggi pengawas diisi oleh Cipung Noer sebagai Komisaris Utama. Ia didampingi Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai anggota dewan komisaris. Di kubu eksekutif, Danantara menunjuk Luke Mahony sebagai Direktur Utama. Nama terakhir dikenal luas memiliki pengalaman puluhan tahun di industri pertambangan global, termasuk di raksasa tambang asal Australia, Rio Tinto.
Rosan menyebut kombinasi para petinggi ini menghadirkan pengalaman kolektif di bidang industri, teknologi, operasi tambang skala besar, kebijakan ekonomi, hingga pasar keuangan. "Dewan Komisaris ini membawa pengalaman kepemimpinan selama puluhan tahun dalam pengembangan industri dan teknologi, operasi pertambangan global berskala besar, kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional, investasi, serta pasar keuangan," ujarnya.
Selain Luke Mahony, jajaran direksi DSI diperkuat oleh Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan dan Treasury. Ada pula Nur Hidayat Udin yang menjabat Direktur Manajemen Risiko serta Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan. Struktur ini dirancang untuk menggabungkan wawasan global di sektor sumber daya alam dengan keahlian mendalam di bidang keuangan dan kepatuhan.
DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 24/2026 sebagai BUMN ekspor. Badan usaha ini punya peran khusus mengawal ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan tertelusur. Tujuannya memastikan Indonesia memperoleh nilai lebih besar dari sumber daya alam strategisnya, mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. DSI resmi beroperasi sejak 1 Juni 2026.
Rosan menegaskan mandat ini penting untuk memperkuat visibilitas transaksi ekspor. Dengan tata kelola yang lebih kuat, nilai yang dihasilkan dari komoditas bisa dicatat dan dioptimalkan untuk kepentingan nasional. "Ini untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional," kata Rosan.
Dalam dua bulan pertama operasional, DSI mengklaim telah membangun visibilitas analitis atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor. Total nilai ekspor yang terpantau mencapai lebih dari USD 14 miliar, dengan volume lebih dari 90 juta ton komoditas. Perdagangan ini bergerak melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi, menuju lebih dari 100 negara tujuan.
DSI mengintegrasikan data dengan referensi pasar global untuk menghubungkan harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga pasar tujuan. Analisis awal yang dilakukan bersama BUMN lain menunjukkan adanya celah optimalisasi nilai sekitar USD 5 miliar per tahun. Angka ini setara dengan potensi tambahan pendapatan negara yang selama ini belum tertangkap optimal.
Perusahaan juga memperkenalkan identitas mereknya kepada publik untuk pertama kalinya. Langkah ini dinilai sebagai tonggak penguatan kelembagaan DSI di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam nasional.