Gubernur menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan bukan sekadar struktur pemerintahan, melainkan cara kerja aparatur agar lebih responsif. "Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan," ujarnya di hadapan jajaran pejabat lingkup Pemprov NTB.
Salah satu keputusan krusial dalam Rapim adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN. Pemprov NTB telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026 untuk menjalankan sistem ini.
Gubernur Iqbal meminta seluruh ASN mengubah cara pandang dalam pengelolaan karier. Setiap pegawai kini dituntut aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi secara mandiri sebagai dasar pemetaan pengembangan karier.
"Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting," tegas Gubernur.
Melalui sistem ini, Pemprov NTB akan memetakan kebutuhan kompetensi untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Gubernur juga mengingatkan soal optimalisasi anggaran yang ada di tengah keterbatasan fiskal.
Rapim juga menyoroti lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat komunikasi dan pengendalian sejak awal agar persoalan bisa diidentifikasi sebelum berkembang besar.
"Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap," pesannya kepada para kepala dinas.
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat menangani Gempa M7,7 di NTT menjadi bahan evaluasi penting. Berbekal pengalaman tersebut, Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang memiliki personel dan pembagian tugas terpetakan.
Satgas ini akan mencakup unsur logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsian. Penetapannya akan dilakukan melalui keputusan Gubernur dengan simulasi berkala setiap enam bulan.
"Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak," tegas Gubernur.
Ia menilai kehadiran Tim NTB di NTT mendapat sambutan hangat dari masyarakat terdampak. Tim tersebut bahkan diterima seperti keluarga sendiri karena membawa layanan medis, logistik, dan dapur umum secara terpadu.
Agenda terakhir yang dibahas adalah pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah. Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberi ruang lebih besar bagi masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan.
"Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak," kata Gubernur.
Pemprov menegaskan pemulihan harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, namun rekonstruksi tidak boleh menghilangkan karakter dan keaslian Desa Adat Sade. Pemerintah akan tetap memberikan pendampingan dan pengawasan dalam proses tersebut.