NUSA TENGGARA BARAT — Di tengah agenda kenegaraan Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sembari menegaskan perbaikan tata kelola. Kepala Negara menilai praktik korupsi pada anggaran konsumsi anak sekolah sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan.
"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab, ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menekankan bahwa program ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan anak-anak bersekolah dalam kondisi tidak lapar sekaligus menekan angka prevalensi stunting nasional. "Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu. Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," tegasnya.
Kecaman Presiden tersebut merujuk pada hasil audit internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang menemukan sejumlah anomali dalam penyaluran bantuan. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembalikan dana senilai Rp 311 miliar ke kas negara setelah menemukan 414 unit dapur yang terindikasi belum beroperasi, namun Virtual Account (VA)-nya telah diisi dana.
"Kita menemukan ada praktik lama ya, ada data-data yang dobel yaitu sekitar ada 6 juta dobel," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sudaryono, temuan 6 juta data ganda tersebut tidak serta-merta mengindikasikan adanya penerima fiktif. Ia mencontohkan duplikasi data dapat terjadi ketika seorang santri tercatat sebagai penghuni pondok pesantren sekaligus terdaftar sebagai pelajar di satuan pendidikan formal lainnya. "Biasanya misalnya orang di pesantren, dia dicatat di pondok itu tapi dia sekolah di SMP mana. Jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali-kali sekian miliar bukan," ujarnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BGN resmi menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan. Langkah ini ditempuh guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.
Kerja sama ini menjadi fondasi bagi perbaikan sistem penyaluran MBG ke depan. Presiden Prabowo memastikan program akan terus berjalan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme efisiensi anggaran yang ketat di seluruh rantai distribusi.
Pernyataan Presiden di Sidang Tahunan MPR ini menjadi sinyal kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana program nasional yang menyasar jutaan anak sekolah di Indonesia.