MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi mengajukan rancangan awal APBD 2027 ke DPRD. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu menjadi landasan penyusunan anggaran tahun depan.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat paripurna di Mataram. Ia memaparkan tema pembangunan 2027 yang diarahkan untuk mempercepat program prioritas daerah.
Dalam nota pengantarnya, Indah menyebutkan empat fokus utama. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, penguatan ketahanan pangan dan energi. Ketiga, pengembangan industri agromaritim. Keempat, pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata,” ujarnya.
Indah menegaskan, kapasitas fiskal NTB pada 2027 diproyeksikan semakin kuat. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penyusunan APBD 2027 akan mengutamakan belanja wajib dan belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked). Prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi pedoman utama.
Sinergi pusat dan daerah disebut sebagai kunci pembangunan. Salah satu contohnya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto. Indah menilai bendungan ini memperkuat posisi NTB sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” katanya.
Di sektor ekonomi, pariwisata tetap menjadi penggerak utama. Keberhasilan Pocari Sweat Run Lombok 2026 disebut berdampak positif pada tingkat hunian hotel, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Pemprov NTB juga tengah mempersiapkan sejumlah agenda strategis. Mulai dari MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, hingga persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Indah berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat selesai sesuai jadwal. “Sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.