MATARAM — Rapat paripurna DPRD NTB pada 14 Juli 2026 menghadirkan kejutan. Pemerintah provinsi menyampaikan rancangan anggaran tahun depan sebelum menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD tahun berjalan. Langkah ini bukan sekadar perubahan agenda, melainkan pergeseran paradigma dalam tata kelola penganggaran daerah.
Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur NTB, menyampaikan langsung dokumen KUA-PPAS APBD 2027 di hadapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD. "Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Wagub, dikutip dari rilis Dinas Kominfotik Provinsi NTB.
Postur awal APBD 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp6,2 triliun menjadi sinyal pemulihan kapasitas fiskal daerah setelah tertekan pandemi dan dinamika ekonomi global. Seluruh komponen pendapatan menunjukkan tren positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh sekitar tiga persen, sementara dana transfer dari pemerintah pusat meningkat lebih dari dua puluh persen.
Komposisi ini menyimpan dua pesan. Pertama, ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program pembangunan. Kedua, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kenaikan PAD hanya tiga persen—jauh di bawah lonjakan transfer pusat—menjadi alarm bagi kemandirian fiskal NTB.
Di sisi belanja, rancangan APBD 2027 mengalokasikan tambahan sekitar Rp300 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Pemerintah daerah menekankan bahwa kualitas belanja lebih penting daripada besaran angka. Tambahan anggaran harus diarahkan pada program yang berdampak langsung: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, pengembangan industri agromaritim, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pariwisata berkelanjutan.
"Masyarakat pada akhirnya tidak merasakan besarnya APBD, tetapi merasakan kualitas belanja yang dihasilkan APBD," demikian pernyataan resmi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Penyampaian KUA-PPAS lebih awal, menurut pemerintah daerah, memberi ruang lebih panjang bagi DPRD dan perangkat daerah untuk membahas anggaran secara matang. Perangkat daerah punya waktu lebih luas menyiapkan aspek administratif dan teknis agar program bisa dieksekusi sejak awal tahun anggaran 2027.
Tanpa penguatan PAD, ruang gerak fiskal daerah tetap rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengawasan kebocoran pendapatan, optimalisasi aset daerah, serta inovasi sumber pendapatan baru menjadi agenda yang tak bisa ditunda. "Setiap rupiah kebocoran yang berhasil dicegah pada hakikatnya sama berharganya dengan memperoleh sumber pendapatan baru," tulis Dinas Kominfotik dalam ulasannya.