NUSA TENGGARA BARAT — Ketua Harian KPBB, Ahmad Safrudin, menyatakan bahwa ketergantungan pada biodiesel, termasuk program B50, hanya menunda persoalan struktural ketahanan energi nasional. Menurutnya, meskipun biodiesel mengurangi impor solar, bahan bakunya yakni kelapa sawit tetap merupakan sumber daya terbatas yang bersaing dengan kebutuhan pangan dan kerentanan lahan.
"Program elektrifikasi, terutama kendaraan listrik berbasis baterai, memberikan solusi yang lebih berkelanjutan karena sumber listrik bisa berasal dari energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan surya," ujar Ahmad dalam diskusi publik di Jakarta, pekan lalu.
KPBB menilai program B50 hanya menggeser ketergantungan dari impor minyak bumi menjadi ketergantungan pada satu komoditas sawit. Risiko harga sawit global yang fluktuatif dan isu deforestasi menjadi celah kerentanan baru. Sebaliknya, elektrifikasi membuka diversifikasi sumber energi primer yang lebih luas.
Lebih lanjut, lembaga ini menyoroti efisiensi konversi energi pada kendaraan listrik yang mencapai 70-80 persen, jauh lebih tinggi dibanding mesin pembakaran internal yang hanya sekitar 25-30 persen. "Efisiensi ini langsung berdampak pada pengurangan konsumsi energi per kilometer," tambah Ahmad.
Pemerintah saat ini tengah menguji coba B40 dan merencanakan B50 sebagai langkah mengurangi beban impor minyak mentah yang terus membengkak. Namun, KPBB mengingatkan bahwa program ini memiliki batasan teknis dan ekologis. Campuran biodiesel tinggi berpotensi meningkatkan emisi NOx dan memperpendek umur komponen mesin solar tertentu.
Dari sisi ongkos produksi, biodiesel juga membutuhkan subsidi agar harganya kompetitif dengan solar fosil. "Subsidi itu seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang lebih masif," ujar Ahmad.
Untuk mempercepat adopsi, KPBB mendorong pemerintah memberikan insentif yang lebih konkret, bukan hanya potongan PPnBM. Insentif di level pengguna seperti diskon tarif listrik untuk pengisian malam hari dan kemudahan izin pemasangan charger di rumah dinilai lebih efektif mendorong peralihan.
Lembaga ini juga menekankan pentingnya transparansi data emisi dan konsumsi energi dari setiap program bahan bakar agar publik bisa membandingkan dampak nyata antara program B50 dan elektrifikasi. Tanpa data yang jelas, kebijakan energi nasional dinilai berjalan tanpa arah yang terukur.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan KPBB tersebut. Uji coba B50 sendiri masih dalam tahap kajian teknis di beberapa kendaraan dinas.