MATARAM — Kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam di Pulau Sumbawa. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sabtu (6/6/2026).
Kesepakatan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian hutan, tetapi juga menyasar rehabilitasi lahan kritis serta pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Bupati Syarafuddin menegaskan bahwa tantangan lingkungan saat ini terlalu kompleks untuk dihadapi secara parsial.
“Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa. Kami meyakini bahwa upaya perlindungan hutan dan lahan, rehabilitasi ekologis, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus dilakukan secara kolaboratif,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, pemberdayaan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu agenda utama. Pemerintah ingin memutus rantai ketergantungan masyarakat pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Bupati Syarafuddin menjelaskan bahwa potensi sumber daya alam di Sumbawa sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang berimbang, potensi itu justru bisa menjadi ancaman bagi ekosistem.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Karena itu, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB ini menjadi langkah penting untuk memperkuat berbagai program konservasi, rehabilitasi lahan kritis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan,” tegasnya.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan tidak bisa dicapai sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, menurutnya, menjadi syarat mutlak.
“Keberhasilan perlindungan lingkungan tidak mungkin dicapai sendiri-sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengapresiasi langkah cepat Kabupaten Sumbawa yang menjadikan isu lingkungan sebagai arus utama pembangunan daerah,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menambahkan, kesepakatan itu akan menjadi landasan bagi program terintegrasi antara provinsi dan kabupaten. Fokus utamanya meliputi rehabilitasi ekologis di daerah aliran sungai dan kawasan hutan kritis, pengendalian pencemaran, serta pengembangan ekonomi hijau.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi simbol komitmen bersama mengawal program perlindungan lingkungan di Sumbawa.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat menekan laju kerusakan lingkungan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Langkah ini diyakini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial nyata bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.