MATARAM — Realisasi kredit UMKM di NTB terus menunjukkan tren negatif. OJK mencatat penurunan terjadi baik secara tahunan maupun sejak awal tahun 2026. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengungkapkan, secara year to date (ytd) nilai penyaluran modal juga melorot Rp 240 miliar atau turun 1,07 persen dari posisi penutupan buku Desember 2025.
Akibat perlambatan ini, kontribusi UMKM terhadap total kredit perbankan di NTB ikut tergerus. Hingga Maret 2026, porsinya hanya 28,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 30,71 persen, dan turun 0,41 persen dari posisi Desember 2025. Saat ini, pertumbuhan kredit perbankan justru lebih banyak ditopang oleh sektor non-UMKM.
Rudi menjelaskan, fenomena ini dipicu oleh strategi wait and see yang diambil perbankan. Lembaga keuangan disebut masih membatasi diri dengan mencermati eskalasi risiko global. Fluktuasi nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi, hingga dinamika geopolitik dunia menjadi faktor utama penentu kebijakan manajemen risiko bank.
“Kredit UMKM perlu kita push lebih kencang lagi,” ucap Rudi. Menurutnya, sikap super hati-hati ini membuat laju intermediasi perbankan tidak berjalan optimal di sektor riil. Dampaknya mulai terasa pada pelaku usaha kecil akibat perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor utama.
Kendati wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, OJK mendesak industri keuangan di NTB tidak menutup mata terhadap potensi UMKM lokal. OJK meminta perbankan tetap memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang memiliki prospek bisnis sehat. Sektor UMKM dinilai telah teruji menjadi jangkar penyelamat ekonomi daerah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat dari ancaman inflasi.