MATARAM — Dua kubu di tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) saling melayangkan surat pencopotan jabatan politik di tengah sidang paripurna DPRD NTB, Senin siang (25/5/2026). Langkah ini menandai eskalasi konflik yang sebelumnya hanya bergulir di internal partai, kini melebar ke ruang politik parlemen daerah.
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, membacakan dua surat berbeda yang sama-sama berasal dari internal PPP. Surat pertama dari kubu H. Muzihir—yang menjabat sebagai Ketua DPW PPP NTB sekaligus Wakil Ketua DPRD NTB—berisi pencopotan Mohammad Akri dari jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD NTB. Surat itu juga mengganti posisi Akri di Badan Anggaran DPRD NTB.
Tak berselang lama, kubu Mohammad Akri membalas dengan mengirim surat usulan pemberhentian H. Muzihir dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB. Dua surat politik itu dibacakan dalam forum resmi dan langsung menjadi perhatian seluruh peserta sidang.
Mohammad Akri sebelumnya diketahui memimpin Fraksi PPP DPRD NTB. Di sisi lain, H. Muzihir merupakan Ketua DPW PPP NTB sekaligus Wakil Ketua DPRD NTB. Keduanya kini berseberangan dan saling mengklaim memiliki legitimasi atas langkah politik yang diambil.
Sejumlah anggota DPRD tampak saling berkomunikasi usai pembacaan surat. Dinamika di internal PPP disebut terus bergerak, namun belum ada pernyataan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait dualisme langkah politik tersebut.
Manuver saling pecat itu memunculkan spekulasi adanya perebutan pengaruh dan konsolidasi kekuatan politik di internal PPP NTB menjelang agenda politik berikutnya. Konflik yang terjadi secara terbuka dalam forum resmi DPRD ini tergolong jarang terjadi dalam dinamika politik lokal NTB dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga paripurna berakhir pada Senin siang, belum diketahui apakah kedua surat tersebut akan langsung diproses atau menunggu keputusan final dari DPP PPP sebagai pemegang otoritas organisasi tertinggi partai.
Meski konflik ini terjadi di tingkat elite politik, dampak langsungnya terhadap pelayanan publik dan proses legislasi di DPRD NTB masih perlu diantisipasi. Fraksi PPP yang terbelah berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis di Badan Anggaran maupun rapat-rapat paripurna ke depan. Masyarakat NTB kini menunggu langkah DPP PPP untuk menyelesaikan konflik internal ini sebelum berdampak lebih luas pada kinerja dewan.